MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang), lewat Prodi Teknik Geodesi S-1 menerima hibah peralatan survei dan pemetaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara serah terima dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) diikuti 11 perguruan tinggi, salah satunya ITN Malang, Jumat (1/11) kemarin.
Kaprodi Teknik Geodesi S-1, Dedy Kurnia Sunaryo mengatakan, bagi prodi hibah tersebut dapat membantu mempersiapkan mahasiswa menjadi SDM yang unggul dalam pemetaan foto udara, dan lidar. Terutama mempersiapkan diri untuk operator pengolahan data, sekaligus membantu stakeholder di bidang pemetaan 3D.
“Teknologi terus berkembang begitu pesat, maka kami harus mengikuti perkembangannya. Dengan hibah ini mahasiswa bisa praktek dengan teknologi terkini. Dan harapannya kami bisa membantu BPN terutama untuk wilayah-wilayah yang di-mappingkan,” ujar Sunaryo.
Peralatan survei dan pemetaan tersebut berupa drone tipe DJI Mavic 3 Enterprise (M3E) seharga Rp 190 juta untuk proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Terutama untuk mendukung program ATR/BPN dalam survei dan pemetaan dalam rangka penambahan cakupan peta dasar pertanahan, dan lain-lain.
Menurut Sunaryo, ada beberapa wilayah di Jawa Timur masih banyak yang kurang dari segi data 3D. Peran mahasiswa bisa membantu survei dan pemetaan lewat skema program kerja praktek (KP), praktek kerja lapangan (PKL), dan lain-lain untuk membantu mewujudkan database (basis data) BPN.
Dengan drone DJI Mavic 3 Enterprise proses survei dan pemetaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan efisien. Sehingga target yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menghasilkan ortofoto dengan cakupan minimal seluas 4.000 hektar dalam kurun waktu tiga tahun bisa terselesaikan.
Ini sekaligus menyokong percepatan mapping untuk sertifikasi tanah di berbagai daerah. Ortofoto adalah foto udara atau citra satelit yang telah dikoreksi secara geometris sehingga skalanya seragam.
“Kami akan membuat laporan kepada BPN. Foto udara bisa dilakukan di daerah-daerah yang belum pernah difoto sama sekali, atau daerah-daerah yang sudah ada fotonya (dengan drone) tapi perlu updating data. Jadi, kedepan harapannya database BPN tidak hanya berbentuk 2D tapi bisa 3D,” terangnya.
Sunaryo menjelaskan, hasil dari pemetaan tersebut manfaatnya cukup banyak bagi pemerintah. “Seperti peruntukan perencanaan kota, penggunaan tanah, pembangunan berbasis tanah, penentu nilai fiskal atau pajak, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (imm/aim)
