BPBD Beri Rekomendasi KPU Kabupaten Malang
MALANG POSCO MEDIA – Masuk musim penghujan, harus menjadi perhatian serius KPU Kabupaten Malang. Terutama saat pengiriman logistik Pilgub Jatim dan Pilbup Malang.
Pasalnya banyak daerah di Kabupaten Malang merupakan kawasan rawan bencana. Baik itu banjir, longsor atau tanah gerak maupun angin kencang atau angin puting beliung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang sudah melakukan pemetaan wilayah bencana. Sesuai pemetaan BPBD Kabupaten Malang ada 16 kecamatan yang tercatat rawan banjir. Yakni Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Dau, Singosari, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Kalipare dan Kecamatan Wagir.
“Pemetaan wilayah rawan banjir ini mengacu pada peristiwa tahun 2022 dan 2023 lalu. Di mana kejadian banjir terjadi di 16 wilayah itu,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik DPBD Kabupaten Malang Ir Sadono Irawan.
Begitu juga dengan longsor. BPBD Kabupaten Malang telah melakukan pemetaan. Ada 17 kecamatan yang tercatat sebagai daerah rawan gerakan tanah atau tanah longsor. Yakni Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Dau, Singosasi, Lawang, Poncokusumo, Tumpang Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Wagir, Kromengan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari.
Sedangkan wilayah rawan banjir atau banjir bandang, dikatakan Sadono sesuai pemetaan ada 16 kecamatan. Yakni Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Kecamatan Dau, Singosari Lawang, Pakis, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Kalipare dan Wagir.
“Pemetaan terhadap daerah rawan bencana ini sudah kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Malang beberapa waktu lalu,’’ tambah Sadono.
Bahkan BPBD Kabupaten Malang juga telah memberikan saran kepada KPU Kabupaten Malang agar memprioritaskan daerah rawan bencana dikirim logistik lebih awal dibandingkan daerah lain yang tidak rawan.
“Pemilu lalu, pengiriman logistik menggunakan truk. Kami memberikan saran kepada KPU Kabupaten Malang juga menyediakan kendaraan lebih kecil, untuk mengantisipasi terjadi bencana longsor saat pengiriman,’’ tambahnya.
Dia mengatakan saran yang disampaikan ini mengacu pada kejadian awal tahun lalu. Yakni adanya jalur terputus di wilayah Kecamatan Ngantang akibat longsor. Jalan ini ditutup selama lima hari. “Ada jalur alternatif waktu itu. Dan ini kami sampaikan kepada KPU juga,’’ tambahnya.
Sementara itu Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan pengiriman logistik Pilkada akan dilaksanakan paling lambat H-2 sebelum pencoblosan. Terkait pengiriman logistik pihaknya menggandeng pihak ketiga.
“Kami masih belum menentukan menggandeng siapa untuk jasa pengiriman logistik. Tapi kemungkinan kami menggandeng lagi PT Pos Indonesia. Sama seperti pengiriman logistik saat Pemilu Febuari 2024 lalu,’’ kata Dika, sapaan akrabnya.
Secara teknis, Dika mengaku pengiriman logistik dilakukan usai KPU Kabupaten Malang menggelar rapat pleno yang akan digelar setelah tanggal 10 November 2024 mendatang. “Skenarionya nanti setelah tanggal 10 November 2024. Saat ini kami belum melakukan pemetaan wilayah. Gambaran kami seperti pengiriman logistik Pemilu lalu. Kecuali ada kasus-kasus khusus ya, itupun akan kami bahas saat kami rapat nanti,’’ tambahnya.
Disinggung tahapan Pilkada saat ini? Dika mengatakan saat ini masih melakukan sortir dan lipat surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrnur Provinsi Jatim. Estimasi sortir dan lipat surat suara selesai pada tanggal 10 November 2024.
“Untuk sortir dan lipat surat suara Pilbup kami sudah selesaikan. Tinggal yang kurang saja. Yang jelas pekan ini saya yakin sudah selesai semua. Baru setelah itu berpikir pengiriman logistik,’’ pungkasnya. (ira/van)
