MALANG POSCO MEDIA – Akhir tahun 2024 adalah masa gembira yang tak total. Biasanya akhir tahun, masyarakat menggunakan waktu untuk rileks dari segala rutinitas pekerjaan. Baik itu wisata, gathering atau sekadar kumpul bersama keluarga dan orang terkasih untuk menatap tahun baru 2025 dengan indah.
Namun di awal Desember lalu, kabar kenaikan PPN 12 persen sudah menyeruak. Tidak mengagetkan tapi bikin sesak keuangan masyarakat. Meski ada penegasan, PPN 12 persen hanya berlaku bagi barang-barang mewah alias premium, namun persepsi masyarakat sudah rata. Kenaikan itu pasti akan berdampak merata.
Ibarat kesempatan di tengah kesempitan. Sekali ada pemicu kenaikan, salah satunya PPN 12 persen, maka pelan tapi pasti semua sudah siap menaikkan harga segala kebutuhan. Tak hanya kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari yang dibeli masyarakat pun bisa serta merta naik. Kenaikan ini dianggap sesuatu yang wajar karena ada pemicunya, PPN 12 persen.
Lihat saja, tahun belum berganti, informasi pengurusan Paspor pun naik drastis. Bahkan rokok yang harganya terus melangit, seiring dengan besaran cukai, kabarnya juga sudah siap-siap dengan harga baru. Ini belum kebutuhan-kebutuhan pokok, yang kalau tidak ada intervensi secara tegas dan keras dari pemerintah, maka bisa dipastikan, semua ramai-ramai menaikkan harga.
Di sinilah pemerintah harus hadir untuk memastikan daya beli masyarakat. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah harus melakukan intervensi harga kebutuhan pokok di pasaran. Karena kalau tidak, maka kondisi ini akan rawan bagi stabilitas keamanan masyarakat. Bukan hanya keamanan keuangannya saja tapi juga keamanan stabilitas bertahan hidupnya.
Kenaikan PPN 12 persen tak menjadi alasan semua kebutuhan harganya harus dinaikkan. Karena yang tak kena PPN 12 persen tentu masih aman-aman saja. Dan tak serta merta perubahan tahun juga harus diikuti dengan kewajaran kenaikan harga. Maka semua pihak tidak boleh latah menaikkan harga. Apalagi memanfaatkan momen dengan menaikkan harga semaunya. Masyarakat harus dipastikan aman daya belinya untuk mencukupi kehidupannya. Jangan sampai kenaikan merajalela. Tugas pemerintah daerah memastikan warganya aman dan nyaman. Serta tak resah soal beragam kenaikan harga menjelang akhir tahun ini.(*)
