Pemerintah Pusat Kabarkan Mulai Januari, Tapi Belum Ada Juknis dan Rakor
MALANG POSCO MEDIA– Rencana realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai awal Januari 2025 belum jelas di Malang Raya. Hingga akhir tahun 2024, Pemda di Malang Raya belum terima petunjuk teknis (juknis) salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu. (baca grafis)
Di Kota Malang misalnya, Pemkot Malang sudah siap. Bahkan telah memiliki data siswa penerima program. Yakni 137 ribu pelajar. Namun hingga kini juknisnya belum turun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang Suwarjana saat dikonfirmasi Minggu (29/12) kemarin mengatakan Pemkot Malang sudah siap melaksanakan program pusat tersebut akan tetapi masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
“Kami sudah siapkan data sasarannya. Dan akan menyasar 137 ribu siswa siswi di Kota Malang. Itu mulai dari PAUD sampai jenjang SMP,” tegas Suwarjana.
Dia menyampaikan untuk melaksanakan program tersebut Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Apalagi, hingga saat ini pun belum ada Rapat Koordinasi (Rakor) khusus mengenai program dari Presiden Prabowo itu.
Mekanisme pelaksanaan hingga tanggal pasti pelaksanannya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.
“Daerah diminta menyiapkan data sasarannya. Tapi dalam pelaksanaannya kita masih menunggu dari pusat. Karena dari pusat masih belum,” jelas Suwarjana.
Diketahuinya bahwa anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini pun berasal dari pemerintah pusat. Terdapat informasi bahwa pelaksanaannya bisa menggandeng berbagai pihak atau jajaran samping lainnya seperti TNI.
Mengenai hal ini, Suwarjana menyampaikan bahwa hal itupun masih dalam tahap pembahasan. Namun, pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Malang diakuinya sudah mengajukan koordinasi.
“Pihak Lanal sudah mengajukan koordinasi, meski belum secara detail. Tapi kami belum tahu pasti karena masih menunggu arahan pusat,” ujar Suwarjana.
Meski begitu dia juga menjelaskan bahwa di Kota Malang sendiri penyedia makanan seperti catering atau warung makan lainnya cukup banyak. Sehingga, tidak perlu dikhawatirkan.
“Jangkauan penyaji makanan seperti catering di Kota Malang ini tidak jauh, jadi InsyaAllah mudah untuk merealisasikan dan dalam hal ini warung makan maupun catering sudah siap,” tambahnya.
Sebelumnya, uji coba program makan bergizi juga telah dilakukan di dua sekolah Kota Malang dan berjalan lancar tanpa kendala.
“Alhamdulillah, uji coba sudah berjalan baik. Tidak ada catatan yang perlu dievaluasi. Saya yakin di Kota Malang ini jangkauan logistiknya tidak terlalu sulit, sehingga mudah direalisasikan,” pungkas Suwarjana.
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menjelaskan bahwa sesuai rencana dan informasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ini memang direncanakan dilaksanakan awal 2025.
Hanya saja, pihaknya pun belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai kepastian pelaksanannya di Kota Malang.
“Rencananya kan seperti itu (dilaksanakan di Bulan Januari 2025), tapi sampai saat ini kami belum terkonfirmasi (kepastian tanggal pelaksanannya). Tapi akan tetap kami pantau,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Eko juga menegaskan bahwa pada APBD 2025, alokasi anggaran pelaksanaan program ini tidak masuk dalam postur APBD. Karena sesuai petunjuk awal, seluruh biaya pelaksanaan program tersebut akan ditanggung APBN.
Sementara itu hingga kini belum ada sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah di Kota Malang. Dari SD, SMP dan SMP. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kota Malang, Priyohadi kepada Malang Posco Media.
“Kami belum menerima petunjuk teknis terkait program tersebut. Katanya memang akan dimulai Januari, tetapi belum ada sosialisasi sampai hari ini,” katanya.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis sangat bermanfaat bagi siswa. Terutama bagi mereka yang selama ini kurang asupan gizi yang baik. “Tentu untuk mendukung pada proses belajar mengajar dengan hasil yang maksimal butuh ditunjang dengan kondisi fisik yang sehat. Karena kecerdasan itu dibutuhkan dalam belajar. Dan itu dipengaruhi dengan asupan gizi yang seimbang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Malang, Dr. Hari Wahjono, M.Pd juga menyampai bahwa di tingkat SMA juga belum menerima sosialisasi program Makan Bergizi Gratis. Termasuk juknis program terkait. “Kami juga belum (menerima). Namun pada prinsipnya kami selalu mendukung dan taat akan aturan dari pemerintah,” katanya.
Salah seorang wali siswa, Arif Kurniawan mengatakan, sebagai orang tua dirinya berharap program ini bisa terlaksana. Selain mendapat konsumsi makanan yang sehat di sekolah, anak juga dapat menghemat uang jajan mereka sehari-hari. “Ya kami mendukung dan berharap program itu bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Begitu juga Dindik Kabupaten Malang belum menerima juknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
“Kami belum terima (juknis). Sementara masih uji coba di beberapa sekolah dengan swadaya gotong royong,” kata Kepala Dindik Kabupaten Malang, Suwadji, kemarin.
Dindik Kabupaten Malang telah melakukan uji coba gratis ke sejumlah sekolah, baik tingkat SD, maupun SMP. Suwadji mengatakan totalnya sudah di tujuh sekolah.
Pelaksanaannya menggunakan anggaran swadya dari para guru. Seperti yang terlaksana di SDN Penarukan Kecamatan Kepanjen, 5 Desember 2024 lalu.
Pada kesempatan itu, Suwadji menguraikan Sekolah di Kabupaten Malang terdiri dari SD Negeri sejumlah 1.061 sekolah dan SD Swasta ada 94 sekolah. Kemudian SMP Negeri sejumlah 97 sekolah, termasuk sekolah satu atap (Satap). Sedangkan SMP Swasta jumlahnya 265 sekolah dan TK-PAUD sejumlah 2.722 sekolah.
“Total sasaran kami tunggu juknis. Kalau hanya SD dan SMP, kurang lebih 288 ribu siswa. Kalau tambah PAUD ada 300.146 siswa,” kata Suwadji.
Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, Suntoro mengaku pihaknya sudah mendapat sosialisasi program makanan gratis bergizi oleh Dindik Kabupaten Malang. Namun belum menerima juknis.
Suntoro sendiri sudah mengetahui adanya uji coba makanan bergizi gratis yang dilakukan Dindik Kabupaten Malang.
“Sosialisasinya pada saat itu nanti seperti makanannya mengandung empat sehat lima sempurna. Namun teknis penjadwalan masih belum. Kemarin itu percobaan,” kata Suntoro, kemarin.
Suntoro juga belum mengetahui waktu tertentu pemberian makanan maupun dalam bentuk apa pemberiannya. “Bentuk kemasan ini juga belum diketahui. Juknis belum ada,” kata dia.
Pemkot Batu juga belum terima juknis. Namun berkomitmen untuk merealisasikan program makan bergizi gratis bagi pelajar tahun 2025. Mempersiapkan program tersebut, Dindik Kota Batu telah merencanakan kebutuhan makan bergizi gratis bagi pelajar untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 106,7 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Chori, menyatakan bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang pendidikan memerlukan pembenahan berbagai aspek, seperti sarana prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, hingga kelembagaan.
“Untuk program makan bergizi gratis menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung visi tersebut. Pembenahan dan peningkatan mutu ini mencakup kebutuhan dasar siswa, salah satunya adalah asupan nutrisi. Dari perhitungan 32.339 siswa penerima makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 106,7 miliar,” ujar Chori kepada Malang Posco Media.
Ia merinci dari total 32.339 siswa penerima makan bergizi gratis terbagi atas 295 sekolah. Dengan rincian alokasi anggaran untuk TK Rp 3 miliar, SD Rp 67,1 miliar dan SMP Rp 25,39 miliar.
Sedangkan sebagai dukungan terhadap program makan bergizi gratis, Pemkot Batu telah uji coba makan bergizi gratis. Dari target total 26.553 siswa, pada uji coba tersebut telah terealisasi 15.558 siswa sampai dengan dengan awal Desember 2024.
“Untuk 2025, jika disiapkan makan bergizi untuk 32.339 siswa dengan pagu Rp 15.000 per siswa maka dibutuhkan Rp 106,7 miliar,” bebernya.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menegaskan pentingnya persiapan yang matang untuk program makan bergizi gratis. Terkait pelaksanaan Pemkot Batu sampai saat ini masih menunggu juknis dari pusat.
“Yang jelas untuk pelaksanaan kami belum bisa memastikan karena program ini program pemerintah pusat dan belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Kami pastikan sudah siap ketika juknis dari pusat sudah turun, apalagi kami telah menguji coba pelaksanaan program. Selain mendukung kebijakan pemerintah pusat, kami juga harus menyiapkan regulasi, infrastruktur, serta segala hal yang terkait,” ungkapnya.
Bahkan, Pemkot Batu bersama tim kesehatan Dinkes dan Polres Batu akan memantau proses distribusi dan kualitas makanan, guna mengidentifikasi potensi kendala. Beberapa kendala yang patut diwaspadai seperti keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian nutrisi yang diharapkan.
“Semoga program makan bergizi gratis dapat membantu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di Kota Batu, serta memberikan dampak positif bagi keluarga yang membutuhkan. Implementasi program ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak di Kota Batu dan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang sesuai kebutuhan harian,” harapnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini menerangkan bahwa Pemkot Batu berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus mendukung peningkatan kualitas hidup generasi muda. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan di lebih banyak sekolah sebagai upaya berkelanjutan dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas dan tangguh yang masuk dalam program Indonesia Emas tahun 2045.
“Agar bisa terealisasi maksimal, program ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak (Forkopimda) yang saling membantu di dalam proses ini,” imbuhnya.
Dalam kegiatan program makan bergizi gratis yang telah diuji coba di Kota Batu pada penyalurannya, makan bergizi gratis bagi siswa sekolah di Kota Batu ini memiliki komposisi menu seperti susu, mineral, roti, telur rebus dan pisang.
Berdasarkan Dokkes Polres Batu estimasi kalori sebesar 600 kalori menyesuaikan kebutuhan kalori harian anak usia 7-12 tahun yang berkisar antara 1800 sampai 1900 kalori.
Sementara itu Haris, salah satu wali murid di Kota Batu mendukung penuh program makan bergizi gratis. Namun pihaknya menekankan agar makan yang diberikan ke siswa lebih ke arah back to nature.
“Artinya makanan yang disiapkan harus makanan yang sehat seperti buah-buahan, umbi-umbian yang di kukus dan juga susu. Karena jika yang disiapkan seperti makanan cepat saja, maka akan sama saja dengan yang disiapkan di rumah. Jadi harus berbeda dan sehat untuk anak,” ungkapnya.
“Tapi disisi lain kami khawatir dengan adanya makan bergizi gratis nantinya akan mengurangi bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga subsidi buku dan untuk kegiatan lainnya akan berkurang dan mempengaruhi akademis anak-anak,” sambung dia. (ica/imm/den/eri/van)
