MALANG POSCO MEDIA– Setelah Makan Bergizi Gratis (MBG), kini pemerintah janji luncurkan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini akan direalisasi pekan kedua Februari, bulan depan namun belum ada petunjuk teknis (juknisnya). (baca grafis)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr Husnul Muarif memastikan program ini segera direalisasi sesuai rencana. Yakni pada pekan kedua Februari mendatang.
Sesuai instruksi, kata Husnul, pemeriksaan kesehatan tanpa biaya ini akan dilakukan dengan melihat tanggal kelahiran setiap masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP.
“Peresmian pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan pada minggu kedua Februari,” kata Husnul.
Saat ini Dinkes Kota Malang sedang mempersiapkan saran dan prasarana medis yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan program.
Pemkot Malang juga tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan. Sembari menunggu juknis, Pemkot Malang mempersiapkan sejumlah fasilitas yang ada.
“Kami menunggu petunjuk teknisnya, tapi paling tidak sarana dan prasarananya di FKTP yang dalam hal ini adalah puskesmas itu bisa melakukan pemeriksaan ke warga,” ujar Husnul.
Ia menambahkan, cek kesehatan gratis sifatnya pemeriksaan awal. Petugas kesehatan di setiap FKTP akan memberikan rujukan ke rumah sakit bagi pasien yang hasil diagnosanya teridentifikasi mengidap gejala penyakit kronis.
Pihaknya juga tengah berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Tujuannya melakukan pendataan dan mengurutkan setiap tanggal kelahiran masyarakat. Petugas akan mengetahui informasi siapa saja nama-nama warga yang bisa menikmati layanan kesehatan gratis di masing-masing FKTP per harinya, baik itu di Puskesmas maupun klinik.
Di Kota Malang sebenarnya sudah ada puskesmas yang memberi layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satu contohnya di Puskesmas Cisadea.
Kepala Puskesmas Cisadea, dr Widjatmoko mengatakan sudah mempersiapkan fasilitas untuk menyambut program pemeriksaan kesehatan gratis mulai Februari nanti.
“Kalau persiapan sudah, malah setiap Sabtu ada pemeriksaan gratis untuk laboratorium. Siapapun, yang bawa KTP bisa periksa. Kalau ada program untuk yang ulang tahun, ya bisa juga,” ujarnya.
Pemeriksaan yang dilakukan nanti adalah pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, dan beberapa lainnya seperti jantung. Pemeriksaan di Puskesmas Cisadea bisa menampung puluhan orang per hari. Sesuai pengalaman pemeriksaan gratis setiap Sabtu, warga yang diperiksa bisa mencapai 30 orang.
“Untuk pemeriksaan Sabtu itu, kami mendorong siapapun bisa periksa. Meskipun kami mencakup dua kelurahan, Purwantoro dan Blimbing, tapi siapapun bisa periksa dengan membawa KTP,” kata Widjatmoko.
Sementara itu Nindy Febriati, salah seorang warga Kota Malang yang lahir di Bulan Februari menjelaskan dirinya masih ragu memanfaatkan fasilitas program tersebut karena belum mengetahui jelas aturan main pemeriksaan.
“Teknisnya gimana? Apa hari tertentu? Soalnya saya kan kerja, susah kalau hari kerja. Sebenarnya yang ingin sih periksa gratis,” papar Nindi warga Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun itu.
Ditambahkannya, ia ragu terhadap program tersebut. Apa-apa saja yang bisa ditangani secara gratis dia juga tidak mengetahui, jika nanti mendapati ada penyakit yang perlu diobati serius dan butuh perawatan yang mendalam apakah akan gratis terus perawatannya atau tidak ia belum mendapat informasi detail.
Meski begitu ia mengapresiasi kebijakan ini, pasalnya dengan adanya program ini setidaknya warga akan sadar memeriksa kesehatannya sendiri.
“Ya bagus saja sih, tapi belum tahu detailnya gimana, jadi masih ragu,” tegas Nindi.
Sementara itu Komisi D DPRD Kota Malang mengingatkan agar jangan sampai program ini seperti MBG. Yakni sampai sekarang tak kunjung ada juknis.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menanggapi implementasi program Presiden Prabowo ini di Kota Malang. Ia mengakui, petunjuk teknis (juknis) harus segera dijelaskan kepada publik sebelum pelaksanaan dilakukan. Ini berkaca juga pada pelaksanaan MBG yang hingga saat ini juknisnya belum turun.
“Ya sampai sekarang kami belum dapat informasi itu (soal juknis) dari Dinkes,” tegas Eko saat dikonfirmasi tadi malam.
Ia mengatakan juknis diperlukan segera. Karena pelaksanaan di daerah membutuhkan pedoman yang jelas. Jangan sampai dilaksanakan tanpa pedoman yang kokoh. Sehingga saat pelaksanannya seperti mengambang.
Eko mengatakan dengan adanya juknis, DPRD Kota Malang juga bisa mempertimbangkan anggaran pendamping jika dibutuhkan.
“Kami minta dan mendorong Pemkot Malang untuk pro aktif. Seperti apa juknis yang diberikan dari pusat untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini baik tetapi kalau juknisnya tidak jelas ya kasihan juga warga. Seperti apa dan bagaiamana prosesnya itu yang penting,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (ica/van)
