MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Aksi demonstrasi mahasiswa kembali digelar di Kota Malang. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (28/2). Meski hujan mengguyur, semangat massa tak surut dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Suasana memanas ketika mahasiswa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sambil meneriakkan “Revolusi! Revolusi!” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Kericuhan pun sempat terjadi saat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Namun, barikade polisi berhasil menghalangi mahasiswa yang terus mendesak masuk untuk mendapatkan tanggapan langsung dari para wakil rakyat.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Husni, menegaskan bahwa mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. “DPRD ini rumah rakyat, tempat kami menyampaikan tuntutan,” serunya dari atas mobil orasi.
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan berbagai tuntutan yang mereka nilai krusial, antara lain, evaluasi program makan bergizi gratis, peningkatan kesejahteraan guru honorer, perlindungan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM, transparansi alokasi anggaran pemerintah, prioritas pembangunan di daerah tertinggal, dan pengesahan regulasi perlindungan masyarakat adat, serta penindakan tegas terhadap kasus korupsi di BUMN.
Setelah hampir satu jam berorasi di tengah ketegangan, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, akhirnya keluar menemui para demonstran. Tanpa ragu, ia berdiri di depan mobil orasi dan mendengarkan tuntutan mahasiswa satu per satu.
Menanggapi tuntutan terkait program makan bergizi gratis, Amithya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi dan akan memperbaiki distribusi serta kualitas makanan. Terkait kesejahteraan guru honorer, ia menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah mengalokasikan insentif sebesar Rp1 juta per bulan sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka.
Sementara itu, mengenai perlindungan bagi PKL dan UMKM, ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mencari solusi agar pedagang kaki lima mendapatkan tempat yang layak. “Kota Malang juga telah memiliki Komite Ekonomi Kreatif untuk mendampingi ribuan pelaku UMKM, termasuk dalam akses pendanaan,” ujarnya.
Untuk tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, Amithya berjanji akan meneruskannya ke tingkat nasional. “Beberapa isu yang menjadi kewenangan pusat akan kami sampaikan. Kami harap mahasiswa terus mengawal isu-isu ini bersama-sama,” tambahnya. (mg/aim)
