MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Kota Malang berhasil melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dari seluruh daerah di Jawa Timur, hanya 11 yang berhasil lolos ke tahap ini. Kota Malang mengusung inovasi unggulan, yakni Pengentasan Kemiskinan Terpadu melalui PDKTSAM, yang menjadi program andalan dalam ajang PPD tahun ini.
Menanggapi capaian ini, Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM). Menurut Wahyu, sistem ini mampu menjadi basis data kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan secara terpadu oleh berbagai perangkat daerah.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah sehingga Kota Malang bisa lolos ke tahap kedua penilaian PPD ini. Harapan kami, pemaparan hari ini bisa memberikan hasil maksimal. Target utama kami bukan sekadar meraih peringkat tinggi, tetapi bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi yang dihadirkan dapat benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan di Kota Malang,” ujar Wahyu dalam presentasi Kinerja dan Inovasi Pembangunan Kota Malang di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (6/3) kemarin.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa PDKTSAM hadir sebagai sistem data kesejahteraan masyarakat yang digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat, sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
“Inovasi ini sejalan dengan misi kedua kami, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Kami berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Implementasi satu data kemiskinan Kota Malang ini sangat membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan,” paparnya.
Saat ini, PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh beberapa perangkat daerah, seperti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: untuk PPDB jalur afirmasi tahun 2024 dan pemberian seragam gratis bagi siswa tidak mampu. Bulog: sebagai data sasaran pemberian bantuan pangan. DPUPRPKP: untuk pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni. Disnaker PM PTSP: dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Berkat berbagai upaya tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa Kota Malang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,26 persen pada 2023 menjadi 3,91 persen pada 2024. Angka ini menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen.
Sebagai informasi, penilaian PPD terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian teknis dokumen, sementara tahap kedua mencakup presentasi, sesi wawancara, dan verifikasi lapangan. (ian/aim)
