MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Visi misi untuk mewujudkan Kota Malang Mbois Berkelas kini resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sejumlah program prioritas dan program unggulan yang ada dalam Dasa Bakti Unggulan bisa segera direalisasikan karena telah tercantum dalam RPJMD 2025-2029.
Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029, di Hotel Grand Mercure Rabu, (30/4) hari ini. “Jadi RPJMD ini memasukan visi misi saya dan program, kegiatan, Dasa Bhakti unggulan dan prioritas. Agar nanti janji-janji politik saya dapat terealisasi yang tertuang ke RPJMD,” tegas Wahyu.
Termasuk, kata Wahyu, juga adalah janji politik Rp 50 juta per RT tiap tahun yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Wahyu memastikan, program itu bakal segera direalisasikannya.
“Program Rp 50 juta ini harus ada dasarnya. Kami sekarang sedang memproses untuk pembuatan perwalnya. Jika semua sudah jelas, nanti akan kami sosialisasikan kepada kelurahan, RW, RT,” tambah dia.
Wahyu memastikan, RPJMD 2025-2029 Kota Malang yang sudah mencakup sejumlah program prioritas dan Dasa Bakti Unggulan ini juga akan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga selaras dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan sebagainya bisa didukung dari daerah.
“Kami selaraskan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, agar dapat sejalan. Fokus saya yaitu Dasa Bhakti unggulan dan program prioritas, dan kemarin kami konek juga dengan RPJMD provinsi dan Asta Cita Pesiden. Itu linier,” tutur Wahyu.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan melalui Musrenbang RPJMD ini, semua stakeholder yang ada di Kota Malang yang menjadi peserta kegiatan tersebut bisa memahami dan menyepakati bagaimana program pembangunan di Kota Malang kedepan.
“Jumat lalu kami konsultasi Ranwal RPJMD ke Provinsi Jawa Timur. Ada masukan dari provinsi untuk kelengkapan RPJMD kami sesuaikan, tapi provinsi juga menyampaikan di nasional masih ada penyesuaian. Otomatis kota kabupaten juga menyesuaikan. Tapi sampai sekarang belum ada,” pungkasnya. (ian/van)
