MALANG POSCO MEDIA– Belanja APBD pemda di Malang Raya hingga catur wulan pertama 2025 belum tembus 30 persen. Masih selow.(baca grafis)
Namun demikian Pemkot Malang mencatatkan capaian yang lumayan baik dalam realisasi APBD 2025. Per 9 Mei kemarin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menyampaikan untuk realisasi pendapatan, telah mencapai Rp 727 miliar dari target Rp 2,4 Triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah, sudah menyentuh Rp 565 miliar dari alokasi Rp 2,5 Triliun.
“Jadi secara persentase, (realisasi) pendapatan sudah 30,20 persen dan (realisasi) belanja daerah 21,87 persen,” ungkap Subkhan, Senin (12/5) kemarin.
Sesuai dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) 2025, belanja operasi merupakan yang terbesar dalam postur belanja daerah di Kota Malang. Belanja operasi ini seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah hingga bansos. Nilainya mencapai Rp 527 miliar sampai awal Mei ini atau secara persentase sebesar 23,55 persen.
Menyusul kemudian yakni untuk belanja modal yang meliputi seperti belanja infrastruktur, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan lain sebagainya. Angkanya mencapai Rp 37 miliar atau 16,08 persen. Dikatakan Subkhan, belanja infrastruktur ini memang belum besar dikarenakan masih dalam proses dan tahapan awal.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, baru terealisasi Rp 1,6 juta atau sebesar 0 persen.
“Saat ini, infrastruktur rata-rata masih tahap lelang kontrak pekerjaan. Disamping itu untuk infrastruktur khususnya di DPUPRKP yang bersumber dari alokasi Dana Transfer Pusat, terkena dampak efisiensi. Jadi perlu penyesuaian dengan mekanisme Perwal Perubahan Penjabaran APBD 2025,” kata Subkhan.
Penggunaan APBD Kabupaten Malang untuk belanja daerah hingga April 2025 terealisasi 21,45 persen atau Rp 1 triliun dari anggaran Rp 4,9 triliun. Ini berdasarkan Postur APBD Kabupaten Malang tahun 2025 di website https://djpk.kemenkeu.go.id atau portal informasi Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
Di website tersebut menunjukkan Data APBD murni, realisasi APBD sampai April 2025, data diterima SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) per 11 Mei 2025, anggaran belanja daerah Rp 4,9 triliun dengan realisasi Rp 1 triliun atau 21,45 persen.
Belanja terdiri dari belanja pegawai Rp 2 triliun
dengan realisasi Rp 469 miliar, belanja barang dan jasa Rp 1 triliun dengan realisasi Rp 164 miliar, belanja modal Rp 650 miliar dengan realisasi Rp 41 miliar
Belanja lainnya Rp 1 triliun dengan realisasi Rp 394 miliar. Belanja lainnya ini terdiri dari belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga.
Sementara itu realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malang sejauh ini Rp 199 miliar atau 27,45 persen dari target PAD pajak daerah Rp 727 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara kepada Malang Posco Media. Ia menjelaskan pendapatan daerah melalui 12 jenis pajak.
“Yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa perhotelan, PBJT makanan dan minuman, PBJT jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, PBJT tenaga listrik, MBLB, PBJT jasa parkir,” urai Made.
Selain itu pajak air tanah, PBB (pajak bumi dan bangunan), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
“Upaya pencapaian target salah satu nya giat BMW ( Bapenda Menyapa Warga), jelas Made.
Di Pemkot Batu realisasi belanja Pemkot Batu dalam APBD Kota Batu tahun 2025 mencapai Rp 169,3 miliar atau 13,64 persen dari target Rp 1,2 triliun. Serapan belanja tersebut tercatat mulai 1 Januari hingga 20 April berdasarkan data BKAD Kota Batu.
“Kami mencatat dari total belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi dari anggaran Rp 1.008.692.075.017,43 terealisasi Rp 146.749.302.526,00 atau 14,55 persen. Kemudian untuk Belanja Modal dari anggaran Rp 102.313.639.777,57 terserap Rp 3.756.405.681,00 atau 3,67 persen,” ujar Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi.
Ia menguraikan untuk Belanja Pegawai dianggarkan Rp 441.461.211.746,59 terealisasi Rp 83.360.144.858,00. Selanjutnya Belanja Barang dan Jasa Rp 484.989.719.518,87 terserap Rp 54.696.903.442,00. Adapun untuk belanja hibah Belanja Hibah sebesar Rp 69.152.943.751,97 Terealisasi Rp 7.572.054.226,00.
“Sedangkan untuk belanja modal Rp 102.313.639.777,57 tercapai Rp 3.756.405.681,00. Ada juga Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 49.856.438.398,47 terealisasi Rp 9.793.879,00,” imbuhnya.
Zadim mengungkapkan belum maksimalnya belanja daerah, khususnya belanja fisik dikarenakan banyak program untuk belanja fisik seperti gedung, bangunan, jalan hingga irigasi masih dalam proses lelang. “Sehingga OPD-OPD di Pemkot Batu saat ini masih mengajukan proses lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Diperkirakan mulai merealisasi programnya untuk fisik di triwulan II dan III. Serta di triwulan IV saat memasuki PAK untuk mengakomodir program atau pokir yang memang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (ian/den/eri/van)
