MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Jelang 100 hari kerja Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menilai belum ada gebrakan nyata yang mencerminkan visi dan misi kepemimpinan baru. Program-program yang berjalan saat ini dinilai masih bersumber dari rancangan kebijakan era Penjabat Wali Kota sebelumnya, Iwan Kurniawan.
Dia menyoroti kinerja kepala daerah yang disebutnya belum memperlihatkan arah pembangunan yang spesifik. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang sejauh ini masih berjalan dalam koridor RPJMD 2024–2026 yang disusun sebelum Wahyu dan Ali dilantik.
“Program seperti 1.000 event, 1.000 beasiswa, atau Dasa Bhakti seperti Ngalam Idrek dan Ngalam Pinter sebenarnya sudah dirintis sebelumnya. Sekarang tinggal dilanjutkan dan diperluas skalanya, bukan sesuatu yang benar-benar baru dari kepala daerah terpilih,” kata Arief kepada Malang Posco Media, Selasa (13/5) kemarin.
Arief menilai, arah pembangunan baru akan benar-benar terlihat setelah RPJMD 2025–2030 disahkan. Saat ini, draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu masih dalam proses penyusunan internal eksekutif dan belum masuk ke pembahasan DPRD.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa kepala daerah tetap bisa melakukan langkah progresif meski dokumen RPJMD belum final. “Masalah-masalah klasik seperti riuhnya Pasar Gadang, kelanjutan pembangunan Pasar Blimbing, penataan PKL, seharusnya bisa segera dieksekusi. Tak perlu menunggu semuanya rampung dulu,” imbuh politisi PKB tersebut.
Selain soal program, Arief juga mencermati tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Pemkot. Ia menyebut, antusiasme warga terlihat fluktuatif dan hanya tinggi pada kegiatan tertentu yang bersifat seremonial.
“Respons publik masih landai. Kalau ada event ya ramai, tapi setelah itu ya biasa saja. Artinya belum ada aktivitas kepala daerah yang mampu menciptakan daya gerak masif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Arief pun berharap lima tahun ke depan dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di Kota Malang, mulai dari kemacetan, banjir, kualitas jalan, pasar rakyat, pengelolaan sampah, hingga pelayanan publik.
“Kota Malang minimal harus punya grand design yang jelas dan strategis dalam menangani persoalan-persoalan mendasar itu. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan,” tutupnya. (rex/aim).
