MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Rencana Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Batu mulai dibahas oleh legislatif dan eksekutif. Dalam pembahasan awal antara Komisi A DPRD Kota Batu dengan eksekutif, akan ada beberapa skema pembentukan DPMD.
“Pembentukan DPMD masih akan melalui tahapan panjang. Namun akan ada beberapa opsi atau skema yang masih akan direncanakan dalam pembahasan selanjutnya. Opsi tersebut, DPMD bisa berdiri sendiri atau gabung dengan Dinsos,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Batu M. Hasan Abdillah kepada Malang Posco Media, Minggu (25/5) kemarin.
Ia menjelaskan bahwa opsi dan skema tersebut mulai dirancang karena tergantung kemampuan APBD. Selain itu menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan diemban nantinya.
“Bisa saja DPMD berdiri sendiri atau gabung Dinsos karena terkait erat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan Keluarga Berencana akan ikut bergabung dengan Dinkes,” bebernya.
Namun, lanjut dia, opsi dan skema tersebut bisa berubah karena masih dalam kajian lebih mendalam. Tapi yang jelas, pemecahan atau penggabungan tersebut sebagai upaya optimalisasi pelayanan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
“Dengan dimulainya pembahasan pembentukan dinas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan berbasis desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Komisi A menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan perencanaan yang matang agar pembentukan DPMD benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa di Kota Batu. Diharapkan pembentukan dinas tersebut bisa selesai tahun ini dan paling lambat tahun depan.
“Apalagi selama ini kami menilai permasalahan hingga pemberdayaan terkait desa dan masyarakat masih tergabung dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu masih kurang maksimal. Sehingga berdampak pada pelayanan dan program yang tidak maksimal,” pungkasnya.(eri/lim)
