MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin memastikan percepatan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Malang akan terus dikebut. Bahkan, ia menargetkan pembentukan koperasi itu bisa lebih cepat dari target pemerintah pusat pada 30 Juni nanti.
Hal itu disampaikan Ali saat monitoring bersama perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Purwanto Joko Irianto, Ahli Utama Kedeputian V KSP RI bersama perwakilan beberapa Pemda lain di Balai Kota Malang, Senin (26/5) kemarin.
“Kami mungkin di 5 Juni nanti sudah selesai semua, 57 kelurahan. Targetnya 5 Juni maksimal sudah (terbentuk) karena dari musyawarah kelurahan khusus (Muskelsus) itu langsung dihadiri oleh notaris dan langsung melampirkan berkasnya untuk diajukan sebagai syarat legalitas koperasi,” yakin Ali.
Sebagai langkah konkret, untuk percepatan ini bahkan telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang diketuai langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Oleh karenanya, tidak heran dalam waktu beberapa hari terakhir, orang nomor satu di Pemkot Malang itu turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk memantau perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Sampai Senin pagi kemarin, dikatakan Ali, sudah ada 37 dari 57 kelurahan yang membentuk Koperasi Merah Putih. Ali bersyukur Kota Malang dilibatkan dalam program strategis itu karena diyakini bisa mendukung berbagai program yang diterapkan di daerah. Salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Di instruksi baru ini kan ada tujuh poin jenis usaha yang menjadi konsentrasi Koperasi Merah Putih, sesuai potensi wilayah. Tetapi, nanti juga bagaimana Koperasi Merah Putih ini bisa menunjang Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa lancar,” ucapnya.
Ahli Utama Kedeputian V KSP, Purwanto Joko Irianto menjelaskan, Koperasi Merah Putih ini dititik-beratkan pada sektor produksi. Misalnya untuk petani, perternak hingga pelaku UMKM. Dengan kata lain, arahnya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi rakyat. Termasuk salah satunya memang bisa diintegrasikan untuk mendukung MBG.
“Koperasi dan UMKM bisa sebagai pendukung rantai pasok. Misalnya di perkotaan, MBG kan butuh bahan-bahan pangan, itu bisa kerja sama untuk pengadaan bahan baku. Kan ada gudang juga, seperti beras dan bumbu bisa ditaruh di sana. Bahan yang tidak ada di kota, bisa diambil dari wilayah desa di kabupaten,” jelas mantan kepala Kejari Kota Malang itu. (ian/aim)
