MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Komitmen Kota Malang mempercepat penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) berbuah prestasi. Pada ajang Sinergi Menuju Ekonomi yang Kreatif, Tangguh, Teruji, dan Terdigitaliasi (SEKARTAJI) 2025 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, Kota Malang dianugerahi penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) – Kategori KKPD Terakselerasi 2024 di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Selasa (17/6) kemarin.
Penghargaan diserahkan Advisor Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ridzky Prihadi Tjahyanto, kepada Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
Wali Kota Wahyu mengungkapkan, KKPD mulai diimplementasikan di lingkungan Pemkot Malang pada awal 2024 sebagai bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk menekan penggunaan uang tunai.
“Secara teknis, KKPD digunakan untuk pembayaran belanja daerah yang dibebankan pada APBD, termasuk belanja barang, jasa, dan modal, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Harapannya, dengan menggunakan KKPD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wahyu Hidayat.
Ia menambahkan, KKPD menjadi solusi meminimalisir transaksi tunai, meningkatkan keamanan, menekan fraud, serta mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan. Apresiasi juga disampaikan orang nomor satu di Balai Kota Malang yang akrab disapa Pak Mbois itu atas dukungan BI.
“Saya terima kasih pada BI Malang yang telah menilai dan memberikan penghargaan ini. Tentunya ini juga sebagai evaluasi bagi kami agar ke depan apa yang sudah kita lakukan selangkah lebih baik dari kemarin. Tetapi kita tidak cukup puas; kami akan terus kerja keras untuk menghasilkan yang lebih baik. Terutama apa yang dilakukan oleh BI ini akan dirasakan oleh masyarakat, terutama Kota Malang,” tutur Pak Mbois.
Ia berpesan agar TP2DD Kota Malang terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat.
“Mudah‑mudahan Kota Malang dapat lebih baik lagi di tahun‑tahun mendatang,” tandasnya.
Kepala KPw BI Malang Febrina menjelaskan Pemkot Malang memiliki kerja kartu kredit yang baik dan progresif dan akuntabel. Sehingga penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah lebih ditekan. Ini meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi idle cash (uang yang tidak dimanfaatkan/tidak digunakan).
“Kami sangat mengapresiasi pemda-pemda yang mendorong transaksi keuangan dapat berjalan dengan sistem yang lebih baik, inovatif dan progresif. Kota Malang, dan daerah di wilayah kerja BI Malang menunjukan kerja-kerja keuangan yang sangat baik dan akuntabel,” tegas Febrina. (ica/aim)
