MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Proses pendataan ulang juru penumpang (jupang) dan mandor bus di Terminal Tipe A (TTA) Arjosari Malang terus dikebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh, menyusul insiden pengeroyokan terhadap perwira TNI AL, Letda Laut (PM) Abu Yamin, beberapa waktu lalu.
Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira Donowati, menyampaikan pihaknya kini tengah memverifikasi ulang legalitas seluruh jupang dan mandor yang beraktivitas di kawasan terminal. Pendataan dilakukan secara komprehensif dengan mencocokkan dokumen resmi dari masing-masing Perusahaan Otobus (PO).
“Data dasarnya sudah ada. Sekarang tinggal mengumpulkan dan mencocokkan surat tugas resmi dari masing-masing Perusahaan Otobus (PO). Proses verifikasi ini sudah berjalan sekitar 60 persen,” ungkap Mega saat dikonfirmasi, kemarin.
Berdasarkan data akhir 2024, tercatat 45 jupang dan mandor yang terdaftar secara resmi. Namun, Mega menyebutkan data tersebut masih harus dicocokkan dengan kondisi lapangan, mengingat ada kemungkinan perubahan karena faktor usia maupun pergantian personel.
Mega menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jupang atau mandor yang tidak bisa menunjukkan surat tugas resmi dari PO.
“Meski sudah lama bekerja di terminal, kalau tidak ada surat tugas resmi tetap tidak boleh beraktivitas. Kami tidak bisa berkompromi,” tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan penertiban identitas bagi pedagang asongan. Selain jupang dan mandor yang diwajibkan mengenakan rompi berlogo PO, para pedagang pun diimbau mengenakan rompi identitas yang disiapkan secara mandiri.
“Ketentuan ini sebenarnya sudah kami sosialisasikan sejak Mei 2025. Tapi kami akui, pelaksanaannya belum maksimal,” ujarnya.
Proses pendataan ulang ditargetkan rampung pada pertengahan hingga akhir Juli 2025. Setelah itu, hanya jupang dan mandor yang lolos verifikasi yang diperbolehkan beraktivitas di dalam terminal.
Terkait rekrutmen jupang dan mandor, Mega menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi wewenang masing-masing perusahaan otobus.
“Kami tidak mengintervensi dalam urusan rekrutmen. Itu sepenuhnya hak dari PO,” pungkasnya. (rex/aim)
