MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Temuan Kementerian Pertanian terkait beredarnya beras premium oplosan di sejumlah pabrik beras memantik perhatian serius Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Isu yang meresahkan masyarakat ini dipastikan akan segera dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi awal terkait hal tersebut, namun perlu pendalaman dan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah konkret.
“Secara informal, kami sudah dapat laporan (terkait isu beras premium oplosan). Tapi kan perlu disepakati dulu bersama berupa High Level Meeting. Baru kami segera turun,” ungkap Wahyu saat ditemui Minggu (20/7) kemarin.
Ia menjelaskan bahwa Forum TPID melibatkan berbagai unsur lintas sektoral. Tidak hanya dinas teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, namun juga aparat penegak hukum seperti TNI/Polri, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, hingga Bulog sebagai mitra strategis. Dengan keterlibatan berbagai pihak, Pemkot Malang ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berbasis data dan analisis yang matang.
“Apa yang menjadi pertemuan disana akan kami dapatkan datanya dulu baru akan ada tindak lanjutnya. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh dulu tentang beras premium oplosan ini seperti apa. Jadi tidak tiba-tiba tindak lanjutnya, karena dari Kemenpan pun kami ada evaluasi TPID,” tambah Wahyu.
Sementara itu, perhatian juga datang dari legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dwicky Salsabil Fauza, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Langkah sigap dari pemerintah dan DPRD ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan pangan di Kota Malang.
“Kami mendorong pemerintah supaya mengedukasi pelaku usaha dan juga masyarakat untuk tetap waspada dengan isu peredaran beras premium oplosan ini. Kalau perlu nanti Komisi B bisa menjadwalkan untuk turun bersama melakukan sidak ke pasar dan grosir terkait isu beras premium oplosan. Ini seperti yang sudah pernah kami lakukan, seperti kasus minyak goreng dengan takaran tidak sesuai beberapa waktu lalu,” tutup Dwicky. (ian/aim)
