PMDN Rp 1,49 T, PMA Rp 38,5 M
MALANG POSCO MEDIA – Kota Malang masih punya magnet investasi. Para investor makin banyak yang menanamkan investasinya di kota terbesar kedua di Jawa Timur ini. (baca grafis)s
Berdasarkan website satu data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi di Kota Malang selama satu semester ini sudah menembus hingga Rp 1,53 triliun.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Arif Tri Sastyawan menjelaskan, dari Rp 1,5 triliun itu, sebagian besar adalah Rp 1,49 triliun dari
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
sisanya yakni Rp 38,5 miliar berasal dari
Penanaman Modal Asing (PMA).
“Jadi target (investasi) 2025 yang dibebankan Pemprov Jatim kini menjadi Rp 3 triliun. Naik 100 persen dibanding tahun 2024 yang targetnya Rp 1,4 triliun,” ungkap Arif kepada Malang Posco Media, Selasa (12/8) kemarin.
Disampaikan Arif, investasi di Kota Malang memang potensinya masih cukup besar. Dari tahun ke tahun, juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.
Ia menyebut, pada tahun 2023 lalu, realisasi investasi mencapai Rp 2 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun. Lalu pada 2024 lalu, dari target sebesar Rp 1,4 triliun, realisasinya mencapai Rp 2,8 triliun.
Di tahun ini, awalnya target sebesar Rp 1,6 triliun, lalu kini target realisasinya naik sampai Rp 3 triliun.
“Paling banyak tetap sektor UMKM dan properti. Makanan dan minuman masuk UMKM, paling banyak dari sana. Didukung sektor jasa dan properti. Jasa seperti hotel dan kontraktor,” sebut Arif.
Dijelaskan Arif, ada sejumlah faktor yang memengaruhi investasi. Yakni misalnya faktor kemudahan perizinan hingga kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal. Untuk perizinan di Kota Malang tentunya makin dipermudah dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) serta perizinan berbasis online atau OSS (Online Single Submission)
Sementara untuk pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha, kini juga makin baik meski masih ada beberapa pelaku usaha yang terkadang belum tertib melaporkan kegiatan penanaman modalnya secara berkala. Yakni melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Padahal LKPM ini penting untuk mengetahui apakah modal yang ditanamkan mengalami penambahan atau justru pengurangan. Tidak hanya itu pertumbuhan atau kondisi perusahaan juga bisa termonitor dengan baik. Sehingga ketika ada suatu permasalahan, pihaknya bisa segera mencarikan jalan keluarnya.
“Kami sudah turun lapangan, kami memberikan pendampingan dan pembinaan. Kendalanya hanya kurang mengetahui cara melaporkan dan belum terbiasa dengan laporan,” beber Arif.
Kedepan, untuk menggaet makin banyak investor, Arif berencana membuat fasilitas khusus di MPP untuk menyambut investor dengan layanan yang prima. Tiap investor yang datang akan diberikan berbagai informasi dan dibantu semaksimal mungkin untuk kegiatan investasinya.
“Ya semacam layanan Priority Room, itu ruang khusus untuk tamu atau investor yang prioritas. Jadi tidak perlu dari loket ke loket, nanti kami bantu prosesnya. Selain itu, kami juga akan mengarah ke digital. Jadi nantinya semua pelayanan bisa diakses dari satu pintu. Mirip seperti layanan aplikasi Si-Izol milik kami, tapi ini sentral ke kementerian secara nasional,” ungkap Arif.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Malang H. Rokhmad S.Sos sangat yakin target sebesar Rp 3 triliun bisa tercapai. Sebab Kota Malang memang sudah menjadi daya tarik bagi para investor.
“Saya kok sangat optimis Rp 3 triliun bisa tercapai. Walaupun angkanya besar, tapi masih banyak hotel bertingkat yang mau buka di Kota Malang, banyak usaha-usaha retail, dan lain sebagainya. Saya berharap banyak investor datang itu senang, karena kehadiran mereka bisa memacu perekonomian,” tegas dia.
Investasi yang diharapkan, tentu ditekankan Rokhmad adalah investasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang. Yakni perusahaan diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran, dengan mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Selain itu, juga yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun perda. Jangan sampai, justru hadir usaha yang dibuka tanpa izin dan berdampak buruk pada masyarakat, seperti kejadian toko minuman beralkohol seperti beberapa waktu lalu.
“Selama saya di Komisi A, Alhamdulillah pemerintah pun sudah banyak memberikan kemudahan. Apalagi dengan adanya MPP dan OSS, saya rasa investasi di Kota Malang ini bisa terus tumbuh dan kegiatan usahanya yang memberi manfaat pada masyarakat Kota Malang,” tutupnya. (ian/van)
