MALANG POSCO MEDIA- Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan sedang mengkaji sejumlah skema untuk program 3 juta rumah yang diwujudkan di Kota Malang. Apalagi Wali Kota Wahyu menegaskan sangat mendukung program tersebut.
“Terkait program 3 juta rumah, ini kan saya akan melihat ada beberapa kebijakan kepada masyarakat, kemudahan untuk mendapatkan rumah. Ada beberapa skenario yang mungkin akan kami terapkan,” ungkap Wahyu, Rabu (20/8) kemarin.
Sampai sejauh ini, dikatakan Wahyu, ada dua skema yang paling memungkinkan untuk mendukung program tersebut di Kota Malang. Yakni yang pertama dengan meningkatkan aksesibilitas, tanpa harus membangun rumah huniannya. Hal ini didasari karena harga tanah perkotaan yang relatif tinggi.
“Jadi skemanya, dengan keterbatasan lahan, kami meningkatkan aksesibilitas. Tidak harus ada rumah itu di Kota Malang, karena harganya sudah sangat tinggi. Jadi bisa saja (rumahnya) di Kabupaten Malang,” sebut dia.
Sedangkan skema kedua, yakni bisa membangun rumah untuk MBR tersebut, tapi modelnya adalah rumah vertikal. Sehingga konsep rumahnya nanti mirip seperti Rusunawa (Rumah Susun Sewa) atau apartemen.
Tentu akan ada plus minus dari tiap skema tersebut dan pihaknya masih mematangkannya. Sebab tiap kota besar, kota sedang, atau bahkan wilayah kabupaten punya karakteristik yang berbeda-beda.
“Pak Menteri PKP juga rencananya akan ke Malang, karena tahu Malang Raya ini menjadi pusat pertumbuhan dari kawasan pemukiman. Mereka juga akan memberikan dukungan, yang jelas program 3 juta rumah kami rutin konsultasi,” tambahnya.
Sebagai komitmen kuat mendukung program tersebut, Pemkot Malang juga telah aktif membantu MBR. Yakni, pihaknya akan membebaskan PBB bagi masyarakat yang memiliki nominal PBB di bawah Rp 30 ribu. Tidak hanya itu, tarif PBB di Kota Malang juga tidak mengalami kenaikan seperti daerah lain, sehingga diharapkan masyarakat secara umum bisa menjangkau rumah murah.
Untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah itu, Pemkot Malang juga telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1 miliar untuk program bantuan sosial renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) atau bedah rumah tahun 2025.
“Kami terus menjaga, termasuk oleh pak Mendagri saat zoom, Kota Malang diapresiasi terkait pembiayaan untuk bedah rumah. Diapresiasi sangat baik, termasuk pelaksanaannya juga,” sebut dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto menyebutkan, untuk bantuan bedah rumah RTLH ini mencakup 50 unit rumah. Masing-masing mendapatkan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang.
“Kami sudah realisasikan bantuan untuk 50 rumah tidak layak huni, yang tersebar di lima kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tapi jumlah ini masih jauh dari kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni,” tandasnya. (ian/van)
