MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Hal ini menjawab terkait banyaknya polemik yang muncul di masyarakat terkait isu-isu kurang sedap dari dunia pendidikan.
“Kami tegaskan bahwa memang tidak ada pungli di sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, Sabtu (23/8).
Ia menjelaskan seluruh pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan dibahas terbuka antara pihak sekolah dan komite, berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Selain didukung dana BOS dan BPOPP, sekolah juga diperbolehkan menerima sumbangan sukarela masyarakat yang tidak mengikat, hasil musyawarah bersama, dan dituangkan dalam berita acara.
“Jadi, bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun tanpa melalui rapat sekolah dan komite,” tegasnya.
Aries juga memastikan tidak ada ijazah yang ditahan bagi lulusan 2024 dan 2025. Menurutnya, seluruh ijazah sudah dibagikan langsung, bahkan sekolah aktif menghubungi hingga mendatangi rumah siswa yang belum mengambil. Sejak tahun ini, format ijazah juga sudah terintegrasi secara online sehingga bisa dicetak otomatis.
“Kalau masih ada yang merasa ijazahnya tertahan, bisa langsung menghubungi hotline 081-3110-8881 atau email ppidhumas.dindikjatim@gmail.com,” jelas Aries.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan agar Dindik terus menjaga transparansi pengelolaan pendidikan. Ia menyebut anggaran pendidikan sangat besar, tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga swasta. “Prestasi pendidikan Jatim sudah terbukti, baik SNBP, SNBT hingga LKS SMK, dan ini harus terus kita jaga,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan, komitmen itu sejalan dengan visi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. “Barometer pendidikan Indonesia ada di Jawa Timur. Karena itu, pengelolaan pendidikan harus bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (rex/nug)
