MALANG POSCO MEDIA-Pemkab Malang dan Pemkot Batu sudah tuntaskan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun anggaran 2025. Sederet program prioritas masuk dalam APBD Perubahan.
Di Kota Batu, telah sepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Juli lalu. Disepakati dalam P-APBD untuk pendapatan daerah ditarget naik Rp 3,8 miliar dan belanja daerah turun Rp 6,3 miliar.
“PAK (P-APBD) 2025 sudah disepakati bulan lalu. Dokumen P-APBD ini akan menjadi dasar hukum dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah. Khususnya dalam mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Batu, Nurochman kepada Malang Posco Media, Minggu (24/8) kemarin.
Lebih lanjut, P-APBD yang telah disahkan menjadi landasan penguatan program prioritas, terutama di sektor peningkatan kualitas SDM, ekonomi kerakyatan dan lingkungan berkelanjutan. Dalam P-APBD 2025, sejumlah perubahan strategis disepakati.
“Ada beberapa perubahan seperti Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,095 triliun atau meningkat Rp 3,82 miliar dari APBD murni. Kenaikan ini didukung oleh upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata,” bebernya.
Kemudian untuk Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,240 triliun, dengan penyesuaian alokasi untuk berbagai program prioritas. Pihaknya mencatat ada tujuh program prioritas di PAK.
“Program tersebut meliputi rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, pemberian insentif bagi guru non-PNS, pengadaan alat kesehatan, dukungan permodalan UMKM, pembangunan laboratorium pertanian, serta pengelolaan sampah terpadu melalui pengadaan big composter dan incinerator,” paparnya.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 144,13 miliar untuk menutup defisit. “Dengan catatan tetap mengedepankan prinsip anggaran berimbang,” imbuh Cak Nur sapaan akrab
Wali Kota Batu, Nurochman.
Ketua DPC PKB Kota Batu ini juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran. “Kami meminta seluruh SKPD segera menyiapkan kelengkapan administrasi dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja serta produk lokal. Ini menjadi momentum untuk mendongkrak ekonomi di kuartal IV 2025,” pesannya.
Pemkab Malang bersama DPRD Kabupaten Malang juga sudah tuntaskan pembahasan PAK. Tidak ada hal mencolok dalam PAK. Hanya ada beberapa yang anggarannya bergeser.
“Kalau detailnya saya tidak terlalu hafal, anggaran apa saja yang digeser. Yang pasti di PAK ini anggaran untuk kekurangan Porprov IX Jatim termasuk bonus atlet sudah masuk,’’ kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok.
Pria yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang ini mengatakan di PAK tidak ada pergeseran anggaran yang mencolok. Termasuk pembangunan infrastruktur dengan anggaran fantastis. Semuanya terlihat wajar.
“Ya ada yang digeser, ada yang ditambahi. Tapi tidak ada yang nilainya fantastis,’’ tambahnya.
Ia menyebutkan, yang pasti untuk program prioritas di PAK ini masih sama dengan APBD induk. Yaknik terkait empat layanan dasar. Yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata.
“Bidang pendidikan sudah ada tambahan untuk anggaran renovasi sekolah-sekolah rusak. Begitu juga dengan kesehatan, juga ada tambahan anggaran untuk renovasi Puskesmas. Selainnya masih wajar sih,’’ urainya.
Selain pergeseran anggaran yang wajar, Zulham juga mengatakan perubahan juga terlihat pada pendapatan daerah di PAK.
Pemkab Malang ditarget menaikkan pendapatan hingga Rp 3 miliar.
“Dari yang semula Rp 1.207.151.726.937 menjadi Rp 1.210.151.726.973. Kenaikan pendapatan ini ditargetkan pada perolehan pajak daerah. Yaitu Rp 3 Miliar,’’ pungkas Zulham.
Sementara di Kota Malang sedang kebut pembahasan. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menyampaikan, pihaknya bersama Pemkot Malang masih perlu waktu untuk membahas beberapa program yang perlu dilakukan.
“Sampai sekarang belum selesai, masih pembahasan. Karena memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan pendalaman. Masih ada beberapa hal yang kami nilai agak mengambang sehingga perlu dibahas,” terang Bayu, Minggu (24/8) kemarin.
Meski begitu, proses pembahasan untuk P-APBD 2025 itu tetap berjalan dan ada progresnya. Apabila pembahasan itu selesai, maka bisa langsung disepakati. Berdasarkan pengamatannya sampai saat ini, belum terlihat program kegiatan yang cukup besar untuk PAK nanti.
“Beberapa program prioritas memang sudah masuk dalam APBD murni. Seperti di komisi saya, itu nanti hanya ada pemeliharaan pasar saja. Kalau untuk pembangunan pasar dan sebagainya, itu tidak ada. Untuk kejelasan Pasar Besar saja, kami kemarin ke kementerian lagi, dan ternyata memang masih perlu diselesaikan dualisme pedagangnya,” sebut dia.
Bayu menyebut untuk pembahasan PAK ini diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama. “Menurut saya, secara umum ini masih ‘on the track’ dan saya kira dalam Minggu depan ini akan diagendakan lagi untuk pembahasan,” tandasnya. (eri/ira/ian/van)
