MALANG POSCO MEDIA – Aksi massa di depan gedung DPR RI kemarin adalah wujud nyata penolakan keras masyarakat terhadap wakil rakyat. Mereka yang melakukan aksi adalah orang-orang yang menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI. Sementara rakyat berjuang keras mencari uang untuk makan dan bertahan hidup.
Aksi ini juga dipicu jogetan para wakil rakyat saat sidang tahunan DPR pada 15 Agustus 2025 lalu. Masyarakat menganggap jogetan para wakil rakyat itu tak mencerminkan sikap anggota DPR yang terhormat. Jogetan itu melukai perasaan dan nurani rakyat. Sikap yang tak peka dan tidak peduli akan nasib rakyat yang masih sengsara dan terbelenggu kemiskinan.
Sayangnya aksi massa itu berlangsung ricuh. Ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, selalu berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Justru masyarakatlah yang sering menjadi korban. Entah korban salah sasaran lemparan, atau korban kena tembakan gas air mata. Padahal masyarakat hanya ingin menyampaikan aspirasi.
Katanya DPR adalah rumah rakyat. Katanya DPR selalu terbuka untuk rakyat. Tapi kenapa ketika rakyat ingin memasuki dan menyampaikan aspirasi ke rumahnya sendiri, sudah dihadang dengan kawat berduri dan aparat lengkap bersenjata.
Andai aksi masyarakat difasilitasi dengan baik, diredam segala hal yang berbau provokasi, maka tak perlu ada kekerasan. Tak perlu ada kericuhan, kekacauan apalagi korban. Baik kena lemparan atau kena tembakan gas air mata.
Kalau di DPR RI, tunjangan fantastis ditolak masyarakat, bagaimana dengan tunjangan anggota DPRD di Malang Raya? Jangan-jangan karena jarang terekspose, tunjangan anggota DPRD di Malang Raya juga terbilang fantastis. Jangan-jangan karena tidak tersorot kamera, atau terekspose media, total gaji yang diterima anggota DPRD juga terbilang sangat tinggi.
Besaran tunjangan dan gaji memang sudah terukur dengan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Karena waktu pembuatan APBN dan APBD, ada keterlibatan dewan dan pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah. Ada keputusan-keputusan politis juga yang mempengaruhi pembuatan anggaran tersebut.
Yang pasti, jangan bersikap tidak peduli sama rakyat. Joget-joget di momen sakral juga kurang tepat. Rakyat masih sengsara. Kemiskinan dimana-mana. Wakil rakyat harusnya peduli atas penderitaan rakyat. Bukan malah melukai perasaan rakyat dengan joget-joget di gedung terhormat.(*)
