// JUDUL
Oleh: Najamuddin Khairur Rijal
Dosen Hubungan Internasional FISIP
Universitas Muhammadiyah Malang
“Kenapa mereka semua malah joget?” Pertanyaan itu ditanyakan oleh seorang anak SD ketika menyaksikan siaran langsung upacara peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Pada momen yang seharusnya sakral pun nuansa hiburan (joget) seolah lebih penting daripada refleksi sejarah dan penghayatan kemerdekaan.
Saat itu, bendera pusaka baru saja dikibarkan, dilanjutkan dengan parade pesawat tempur, kemudian lagu yang tengah viral dinyanyikan diikuti joget para pejabat negara, tamu, termasuk para pasukan pengibar bendera. Padahal, upacara belum benar-benar selesai dan baru ditutup setelah momen joget-joget itu.
Sepertinya, saat ini, para pejabat negara memang lebih suka berjoget daripada memikirkan masa depan rakyat. Joget menjadi metafora, di mana pemerintah lebih sibuk menampilkan keceriaan di permukaan ketimbang menuntaskan problem bangsa. Celakanya, rakyat juga ikutan berjoget.
Mungkin kita patut berbangga, sebab saat ini Indonesia sudah menemukan ideologi baru yang mampu menyatukan bangsa tanpa perlu debat panjang, tanpa perlu musyawarah berhari-hari, tanpa perlu teriak merdeka. Namanya Ideologi Joget. Dari istana hingga pelosok desa, dari kampanye hingga rapat paripurna, dari acara formal hingga kegiatan jalanan, semua bisa diselesaikan dengan satu resep. Musik diputar, badan digoyangkan, dan semua masalah seolah menguap.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto kini identik dengan joget. Sejak di panggung kampanye pemilihan presiden, di acara-acara formal, hingga di forum-forum penting, beliau lebih senang berjoget dengan gaya khasnya. Para pejabat pun segera menirukan.
Seorang menteri yang dulu dikenal serius kini dengan lincah berjoget di depan kamera. Para pimpinan lembaga negara pun ikut bergoyang di acara formal, lengkap dengan setelan jas dan dasi. Seakan-akan ada konsensus tidak tertulis, jika ingin terlihat merakyat, cukup berjoget saja.
Satire ini tentu tidak bermaksud untuk melarang orang bersenang-senang lewat joget. Joget, pada dasarnya, adalah ekspresi yang sah. Namun ketika joget seolah menjadi menu utama dalam perhelatan politik dan kenegaraan, kita perlu khawatir apakah ini tanda kita bergembira atau malah tanda kita tidak tahu lagi harus berbuat apa?
Harus diakui, saat ini kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Negara sedang menanggung beban utang yang kian membengkak. Efisiensi anggaran berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik. Angka pengangguran masih tinggi, diikuti pemutusan hubungan kerja.
Harga beras naik-turun, diikuti komoditas pokok lainnya, membuat rakyat menjerit setiap kali belanja di pasar. Akses dan kualitas pendidikan belum merata, layanan kesehatan di banyak pelosok masih memprihatinkan.
Konflik horizontal mudah pecah. Dan seterusnya, berbagai persoalan kebangsaan terus tersaji setiap hari lewat media. Semua itu, saat Republik Indonesia sudah merdeka 80 tahun, usia yang seharusnya sudah matang.
Tapi apa yang dipamerkan pejabat kita? Kebijakan kontroversial yang mengundang reaksi publik, pernyataan yang penuh drama, kebijakan yang terus berubah, dan satu yang lebih penting, yakni joget. Atau, jangan-jangan di sinilah fungsi ideologi joget itu bekerja. Joget bukan sekadar goyang, tapi menjadi strategi politik para elit negara untuk menutupi keseriusan persoalan publik dengan kegembiraan artifisial.
Dengan berjoget, pejabat seperti ingin menunjukkan bahwa mereka dekat dengan rakyat dan ikut merasakan serta bersimpati atas perasaan derita rakyat. Padahal, yang dekat dan mereka dekatkan hanyalah jarak kamera, bukan fisik dan perhatiannya. Maka joget mengalihkan perhatian publik, karena rupanya rakyat juga senang berjoget.
Bahkan tidak mau kalah, pengeras suara yang digunakan rakyat untuk berjoget bisa berukuran sangat besar, dengan harga ratusan juta, bahkan getarannya bisa merobohkan bangunan. Belum lagi, rakyat sibuk membagikan video jogetnya pada akun media sosial TikTok.
Ironis, kritik sosial kalah cepat dengan algoritma hiburan. Video analisis ekonomi dan politik jarang ditonton, sementara video joget pejabat bisa viral dalam hitungan menit. Sebagian rakyat pun lebih senang menonton dan mengomentari goyangan politikus ketimbang menagih janji-janji politiknya. Demokrasi menjadi ruang dance challenge, alih-alih ruang mengartikulasikan kepentingan rakyat.
Dalam studi politik, dikenal konsep yang disebut “bread and circuses” dari zaman Romawi Kuno. Yang pada intinya, perut rakyat dibuat kenyang dan terhibur agar mereka lupa bicara politik. Bedanya, di negeri ini, “bread” malah sering tak sampai ke meja rakyat, tapi “circuses”-nya melimpah ruah. Sirkus joget, salah satunya. Rakyat terhibur, dan daya kritisnya dimatikan. Akibatnya, kasus korupsi menguap, pengerusakan hutan jalan terus, kebijakan kontroversial dilupakan.
Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bangsa yang lebih sibuk berjoget daripada berpikir? Jika setiap bangsa punya simbol peradabannya, Yunani dengan filsafatnya, Tiongkok dengan kebijaksanaannya, Eropa dengan revolusinya, lalu Indonesia? Tentu, jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita hanya tahu berjoget.
Ke depan, kita tidak boleh heran bila yang lahir adalah generasi yang lebih pandai mengikuti tren viral daripada mengolah gagasan kritis. Anak-anak sekolah yang lebih hafal gerakan dance challenge ketimbang teks proklamasi, atau mahasiswa lebih sibuk membuat konten hiburan daripada riset yang serius. Juga pejabat yang lebih lihai berjoget daripada merumuskan kebijakan publik.
Satire ini tentu hanya sebuah cermin. Agar kiranya jangan sampai kita punya mentalitas yang lebih suka pesta daripada kerja, lebih suka citra daripada substansi. Kiranya joget menjadi metafora bangsa yang gamang menghadapi masalah, untuk menutupi kenyataan bahwa kita belum tahu harus melangkah ke mana, bahkan setelah 80 tahun merdeka.
Mari kita joget, agar makin happy! (*)
