MALANG POSCO MEDIA – Demonstrasi massa, apapun aspirasi yang disampaikan harusnya tak sampai menelan korban jiwa. Tewasnya ojek online saat aksi massa di depan DPR RI menyentak masyarakat seluruh Indonesia. Bukan hanya Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Presiden Prabowo Subianto pun meminta maaf atas meninggalnya Affan Kurniawan.
Polda Metro Jaya pun sudah menindak tegas tujuh oknum anggota Brimob yang diduga melanggar etik Kepolisian. Kapolda Metro Jaya pun berjanji menuntaskan kasus ini secara transparan dan melibatkan eksternal. Presiden Prabowo Subianto pun meminta kasus ini ditangani dengan serius dan meminta seluruh masyarakat agar saling menjaga dan menahan diri. Karena situasi chaos sama sekali tidak menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Kasus ini membuat Presiden Prabowo sangat kecewa.
Pertanyaannya, kemana anggota DPR saat kejadian? Sesibuk itu kah agenda DPR sehingga tak ada satupun yang ditugaskan untuk menerima peserta aksi? Tidak adakah anggota DPR yang bisa meredam aksi massa berhari-hari itu? Andai aksi massa diterima dengan baik-baik oleh wakil rakyat dengan pengawalan ketat aparat, mungkin peristiwa mengerikan ini tidak akan terjadi.
Anggota DPR, sesibuk apapun kegiatannya, harusnya punya kepekaan terhadap aksi-aksi demo yang mengarah pada gedung DPR. Apalagi aspirasi yang dibawa oleh peserta aksi adalah isu sensitif bagi masyarakat. Kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR di saat masyarakat banyak yang susah dan menderita.
Ironisnya, saat aspirasi masyarakat disampaikan untuk menolak tunjangan itu, massa harus berhadapan dengan aparat. Harusnya DPR lah yang menghadapi aksi massa dengan gagah berani. Katanya DPR adalah rumah rakyat. Katanya segala aspirasi akan diterima, ditampung dan diakomodasi. Tapi kemana anggota DPR saat aksi massa berlangsung? Pintu gerbang saja ditutup.
Aspirasi massa yang tak diterima dengan baik-baik inilah yang menjadi pemicu anarkisme. Mereka jadi liar dan aparat kepolisian yang harus repot bertugas mengamankan jalannya demonstrasi. Padahal harusnya anggota DPR lah yang menerima dan melayani aksi massa dengan tenang sehingga tidak anarkis.
Inilah yang tidak adil. Setelah kejadian, DPR meminta maaf. Sementara kepolisian harus terus bekerja keras mengamankan aksi massa yang merebak dimana-mana. Mari bersama menahan diri agar korban jiwa tak jatuh kembali.(*)
