MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2025 mulai jalan. Dalam perubahan keuangan tersebut ada tujuh program prioritas siap tancap gas.
“Alhamdulillah untuk P-APBD sudah mulai jalan. Setelah sebelumnya Eksekutif dan Legislatif Kota Batu telah sepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Juli lalu,” ujar Wali Kota Batu Nurochman kepada Malang Posco Media, Senin (8/9) kemarin.
Dalam P-APBD untuk pendapatan daerah ditarget naik Rp 3,8 miliar dan belanja daerah turun Rp 6,3 miliar. Diharapkan dalam perubahan tersebut dapat mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan mulai berjalannya P-APBD secara langsung akan menjadi landasan penguatan program prioritas. Terutama di sektor peningkatan kualitas SDM, ekonomi kerakyatan dan lingkungan berkelanjutan. Apalagi dalam P-APBD 2025 ada sejumlah perubahan strategis disepakati,” beber Cak Nur sapaan akrabnya.
Beberapa perubahan seperti Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,095 triliun atau meningkat Rp 3,82 miliar dari APBD murni. Kenaikan ini didukung oleh upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata.
Kemudian untuk Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,240 triliun, dengan penyesuaian alokasi untuk berbagai program prioritas. Pihaknya mencatat ada tujuh program prioritas di PAK.
“Untuk tujuh program tersebut meliputi rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, pemberian insentif bagi guru non-PNS, pengadaan alat kesehatan, dukungan permodalan UMKM, pembangunan laboratorium pertanian, serta pengelolaan sampah terpadu melalui pengadaan big composter dan incenerator,” urainya.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 144,13 miliar untuk menutup defisit. Dengan catatan tetap mengedepankan prinsip anggaran berimbang,” imbuh Cak Nur.
Ketua DPC PKB Kota Batu ini juga berpesan dan menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran kepada SKPD. Mulai dari kelengkapan administrasi dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja serta produk lokal agar menjadi momentum untuk mendongkrak ekonomi di kuartal IV 2025.(eri/lim)
