MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Malang belum diketahui secara pasti terlibat perjudian online alias judol dengan memanfaatkan bansos.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang akan melakukan optimalisasi pendampingan terhadap KPM. Langkah yang bisa dilakukan juga melakukan pengawasan dan penindakan, pemantauan transaksi, serta kerjasama dengan lembaga keuangan.
Kepala Dinsos Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki menjelaskan, penerima manfaat bansos di Kabupaten Malang yang terindikasi terlibat judol secara rill tidak bisa dipastikan. “Secara rill tidak bisa memastikan,” kata Pantja kepada Malang Posco Media, Minggu (14/9) kemarin.
Begitupula dengan penerima bansos di Kabupaten Malang belum ada data yang tercoret karena terlibat judol. Seperti diketahui, 9.771 orang penerima manfaat terdata di Jawa Timur terindikasi memanfaatkan bansos untuk aktifitas judol. Nilai depositnya Rp 53 miliar. Langkah Dinsos Kabupaten Malang sendiri akan melakukan optimalisasi pendampingan KPM oleh pendamping sosial.
Selain itu, lanjut Pantja, guna memastikan bahwa bansos tidak digunakan untuk judol beberapa langkah dapat dilakukan, yakni pemantauan transaksi, pembatasan penggunaan, edukasi dan penyadaran. “Batasi penggunaan bansos hanya untuk kebutuhan dasar dan sesuai peruntukannya, seperti belanja bahan pangan, pendidikan, atau kesehatan,” tutur Pantja.
Kemudian berkoordinasi dengan lembaga keuangan. Ini untuk memantau dan mengawasi transaksi yang berkaitan dengan bansos. “Berikutnya, pengawasan dan penindakan. Tentukan konsekuensi yang jelas bagi KPM yang menggunakan bansos untuk judol seperti penghentian bantuan atau penindakan lebih lanjut,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bansos dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan KPM. (den/udi)
