MALANG POSCO MEDIA – Sampai kapan Pasar Besar bernasib memprihatinkan? Sampai kapan pasar yang pernah menjadi kebanggaan Kota Malang ini akan kumuh, becek dan tak nyaman. Sampai kapan pedagang terus mengeluh sepi, sedangkan pembeli juga pelan tapi pasti mulai enggan ke Pasar Besar? Sampai kapan Pasar Besar gagal direvitalisasi?.
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dilontarkan dengan keras karena tahun ini, nasib Pasar Besar kembali tidak jelas. Rencana revitalisasi yang digagas sebelumnya kembali kandas. Alasannya pusat belum menguncurkan anggaran revitalisasi sebesar Rp 300 Miliar. Penyebabnya oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diklaim karena masih ada polemik.
Ironisnya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), dana pendamping yang sudah disiapkan sebesar Rp 7.7 Miliar untuk revitalisasi pun terpaksa dialihkan untuk prioritas yang lainnya. Seperti perbaikan pasar-pasar lain di Kota Malang dan UMKM. Intinya dana itu sudah dihapus untuk dana pendamping revitalisasi Pasar Besar.
Pertanyaannya, benarkah polemik yang menjadi alasan kuat dana pusat tidak dikucurkan? Kalau memang masih ada polemik, sampai kapan polemik itu dipastikan tuntas sehingga dana kucuran dari pusat segera dicairkan. Kalau polemiknya tak bisa dituntaskan, bukankah Pemkot Malang punya kuasa penuh atas Pasar Besar?
Demi kebaikan dan kemajuan Pasar Besar, pihak-pihak yang berpolemik harus mulai berkompromi dengan Pemkot Malang. Kasihan pedagang-pedagang yang menginginkan kondisi pasar lebih bersih dan indah kembali. Kalau Pasar Besar Malang direvitalisasi dengan suasana baru, pasti pembeli akan kembali mendatangi.
Pedagang terus membayar retribusi. Tapi kondisi pasar tak bisa diperbaiki. Bahkan anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Malang pun terpaksa dialihkan karena dana pusat tak turun. Saatnya semua menurunkan ego, sama-sama berfokus demi kemajuan dan kenyamanan bersama. Saatnya semua satu kata dan kompromi dengan Pemkot Malang. Jangan sampai Pemkot Malang akhirnya bertindak tegas dan keras karena Pemkot Malang yang punya kuasa. Pasar Besar adalah aset Pemkot Malang. Dan Walikota Malang punya hak untuk membuat keputusan dan kebijakan. Polemik tak menuntaskan masalah. Kompromi adalah langkah bijak agar Pasar Besar segera bisa direvitalisasi.(*)
