DPRD Sampaikan Aspirasi ke Pemprov Jatim
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Rencana peluncuran Trans Jatim Koridor Malang Raya menuai penolakan dari para sopir angkutan kota (angkot). Melalui Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang, mereka menyampaikan aspirasi dan kegelisahan kepada DPRD Kota Malang, Senin (15/9) sore kemarin.
Forum yang didampingi pengurus Organda Kota Malang diterima langsung Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita serta perwakilan Komisi A hingga D.
“Kedatangan kami meminta audiensi ini tekait mau meluncurnya Trans Jatim di Malang Raya. Kekhawatiran kami, jelas nantinya menghancurkan rekan-rekan (angkot) yang hari ini masih ada (beroperasi) dan juga kurang berfungsi,” kata Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang Stefanus Hari Wahyudi.
Stefanus mengungkapkan, pihaknya sengaja tidak mengerahkan massa besar demi menjaga kondusivitas Kota Malang. “Kami sadar kota Malang kondisi tidak baik. Makanya kami mau audiensi. Harapan kami mohon dikaji ulang,” terangnya.
Ia menilai rencana Trans Jatim akan mengikis harapan sopir angkot untuk bangkit di tengah situasi sulit. “Kalau saat ini janganlah. Ketika ada program agar angkot lebih layak dan nyaman di Malang, ada rencana ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Stefanus menyoroti kurangnya komunikasi resmi antara pemerintah dan para sopir angkot. “Kalau sekadar omong (non formal) pernah. Tapi kalau secara resmi, kami belum diajak ngomong. Bahkan kami dari ketua-ketua jalur belum duduk bersama resmi. Kok ujungnya mau meluncur bulan 10,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Obek itu mengaku mayoritas pengemudi angkot tegas menolak. “Tidak dibarengi dengan realisasi,” tegasnya.
Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menambahkan, kedatangan mereka ke dewan adalah bentuk komunikasi sehat agar aspirasi tersampaikan tanpa gejolak di lapangan.
“Intinya dengar pendapat dan menyampaikan aspirasi ke DPRD bahwa masyarakat pengemudi angkutan kota di Malang menolak Trans Jatim. Karena kita melihat tidak jelas, teman-teman yang sudah jalan ini kan harusnya diajak ngomong yang baik, dipersiapkan diri,” ujarnya.
Menurutnya, kajian lalu lintas maupun dampak sosial harus diperhitungkan sebelum program diluncurkan. “Intinya ujung-ujungnya, maaf ya, kan sekitar masalah perut saja. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan bahwa dengan adanya bus Trans Jatim nanti tidak mengganggu pendapatan teman-teman. Saya pikir ini perlu komunikasi yang baik,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui belum ada komunikasi resmi dari Pemkot Malang kepada pengemudi angkot terkait kebijakan ini.
“Intinya, ada kebijakan yang sudah termuat di media tentang transportasi (Trans Jatim) tapi belum ada tindak lanjut dari Pemkot kepada mereka yang sebagai salah satu stakeholder penting yang ada dalam dunia transportasi di Kota Malang, yakni pengemudi angkot,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, sudah meneruskan keluhan itu ke Pemprov Jatim. “Melalui hubungan antar DPRD, di sini kami forward ke provinsi. Beserta petisinya. Sehingga bisa jadi bahan di sana. Bahkan diforward juga tadi ke Kadishub Jatim berkaitan diskusi ini,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan menggelar rapat koordinasi bersama Komisi C dan D. “Kami akan adakan rakor, tunggu penjadwalan dua komisi itu. Kemudian dipanggil lagi untuk mendengarkan,” tambah Amithya. (ley/aim)
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, apa yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang ini karena belum adanya keterlibatan komunikasi dengan stakeholder penting transportasi publik di Malang, yakni pengemudi angkot. Bahkan, dia menyebutkan belum ada tindak lanjut dari Pemkot Malang terkait rencana dari provinsi.
“Intinya, ada kebijakan yang sudah termuat di media tentang tranportasi (Trans Jatim) tapi belum ada tindak lanjut dari Pemkot kepada mereka yang sebagai salah satu stakeholder penting yang ada dalam dunia transportasi di Kota Malang, yakni pengemudi angkot,” katanya.
Menurut dia, pengemudi angkot ini khawatir tentang kebijakan yang belum komprehensif. Bukan hanya dilibatkan, sosialisasi pun belum.
“Artinya kan tidak ada masukan dari teman-teman sebagai pelaku transportasi publik di Kota Malang,” sebutnya.
Menurutnya, langsung dalam pertemuan kemarin, DPRD Kota Malang pun sudah forward keluhan dari pengemuri. “Melalui hubungan antar DPRD, di sini kami forward ke provinsi. Beserta petisinya. Sehingga bisa jadi bahan di sana. Bahkan diforward juga tadi ke Kadishub Jatim berkaitan diskusi ini,” imbuhnya.
Sebagai follow up, nantinya
bakal ada rapat koordinasi dengan Komisi terkait. Amithya menyebut memberikan ruang
Komisi C dan D untuk membahas lebih lanjut terkait program provinsi tersebut dan tentang transportasi publik.
“Kami akan adakan rakor, tunggu penjadwalan dua komisi itu. Kemudian dipanggil lagi untuk mendengarkan,” tambahnya. (ley)
Malang Posco Media – Rencana Trans Jatim Koridor Malang Raya yang akan diluncurkan Pemprov Jatim mendapatkan penolakan dari stakeholder transportasi publik di Kota Malang. Lewat Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang, sopir angkot dari berbagai jalur di kota yang dipimpin Wahyu Hidayat ini menyampaikan sambatan ke DPRD Kota Malang. Mereka belum diajak komunikasi, tahu-tahu sudah ada rencana peluncuran Trans Jatim Koridor Malang Raya.
Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang ini didampingi Organda Kota Malang, mendatangi Gedung Dewan, Senin (15/9) sore kemarin. Mereka ditemui Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, juga perwakilan dari Komisi A hingga D.
“Kedatangan kami meminta audiensi ini tekait mau meluncurnya Trans Jatim di Malang Raya. Kekhawatiran kami, jelas nantinya menghancurkan rekan-rekan (angkot) yang hari ini masih ada (beroperasi) dan juga kurang berfungsi,” kata Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang Stefanus Hari Wahyudi.
Dia mengatakan, saat ini memilih datang menyampaikan keluh kesah tanpa harus euforia dengan melibatkan banyak orang atau sopir angkot karena memahami kondisi di Kota Malang. Mereka tak mau menggeruduk beramai-ramai, demi kondusivitas.
“Kami sadar sadar kota Malang kondisi tidak baik. Makanya kami mau audiensi. Harapan kami mohon dikaji ulang,” terangnya.
Menurut dia, keberadaan Trans Jatim dinilai mengikis harapan para sopir angkot untuk bangkit. Di tengah situasi sulit dan sepinya penumpang, sempat ada angin segar ketika kemudahan berupa pemutihan pajak serta uji KIR gratis. Namun, dengan kabar terbaru kembali membuat sopir angkot khawatir.
“Kalau saat ini janganlah. Ketika ada program agar angkot lebih layak dan nyaman di Malang, ada rencana ini,” terang dia.
Terlebih, mereka mendengarkan Trans Jatim ini dari media. Belum ada pembicaraan resmi yang melibatkan sopir angkot.
“Kalau sekadar omong (non formal) pernah. Tapi kalau secara resmi, kami belum diajak ngomong. Bahkan kami dari ketua-ketua jalur belum duduk bersama resmi. Kok ujungnya mau meluncur bulan 10,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Obek ini mengatakan, bila menerima suara dari rekan pengemudi angkot, jawabannya menolak.
Bahkan, dia tegas bila ada argumen atau pembelaan yang selama ini kerap diwacanakan, dianggap sebagai angin segar saja.
“Tidak dibarengi dengan realisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Malang
Purwono Tjokro Darsono mengatakan, kedatangan pengemudi angkot kemarin adalah bagian dari komunikadi. Pihak Organda mendampingi, karena hal ini dilihat lebih baik agar suara para pengemudi bisa tersampaikan secara resmi dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
“Intinya dengar pendapat dan menyampaikan aspirasi ke DPRD bahwa masyarakat pengemudi angkutan kota di Malang menolak Trans Jatim. Karena kita melihat tidak jelas, teman-teman yang sudah jalan ini kan harusnya diajak ngomong yang baik, dipersiapkan diri,” ujarnya.
Organda meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam meluncurkan program Trans Jatim tanpa kajian yang matang. Menurutnya, kajian lalu lintas maupun sosial harus dilengkapi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengemudi angkot yang sudah lebih dulu beroperasi.
“Intinya ujung-ujungnya, maaf ya, kan sekitar masalah perut saja. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan bahwa dengan adanya bus Trans Jatim nanti tidak mengganggu pendapatan teman-teman. Saya pikir ini perlu komunikasi yang baik,” tambah Purwono.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, apa yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Paguyuban Angkota Malang ini karena belum adanya keterlibatan komunikasi dengan stakeholder penting transportasi publik di Malang, yakni pengemudi angkot. Bahkan, dia menyebutkan belum ada tindak lanjut dari Pemkot Malang terkait rencana dari provinsi.
“Intinya, ada kebijakan yang sudah termuat di media tentang tranportasi (Trans Jatim) tapi belum ada tindak lanjut dari Pemkot kepada mereka yang sebagai salah satu stakeholder penting yang ada dalam dunia transportasi di Kota Malang, yakni pengemudi angkot,” katanya.
Menurut dia, pengemudi angkot ini khawatir tentang kebijakan yang belum komprehensif. Bukan hanya dilibatkan, sosialisasi pun belum.
“Artinya kan tidak ada masukan dari teman-teman sebagai pelaku transportasi publik di Kota Malang,” sebutnya.
Menurutnya, langsung dalam pertemuan kemarin, DPRD Kota Malang pun sudah forward keluhan dari pengemuri. “Melalui hubungan antar DPRD, di sini kami forward ke provinsi. Beserta petisinya. Sehingga bisa jadi bahan di sana. Bahkan diforward juga tadi ke Kadishub Jatim berkaitan diskusi ini,” imbuhnya.
Sebagai follow up, nantinya
bakal ada rapat koordinasi dengan Komisi terkait. Amithya menyebut memberikan ruang
Komisi C dan D untuk membahas lebih lanjut terkait program provinsi tersebut dan tentang transportasi publik.
“Kami akan adakan rakor, tunggu penjadwalan dua komisi itu. Kemudian dipanggil lagi untuk mendengarkan,” tambahnya. (ley)
