Alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tertinggi
MALANG POSCO MEDIA – Rencana anggaran dan program Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Malang. Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang disampaikan Pemkot, anggaran belanja pegawai tercatat naik hingga Rp 177 miliar dari tahun lalu. Total belanja pegawai dalam KUA-PPAS 2026 mencapai Rp 1,199 triliun atau 47 persen.
Di sisi lain, belanja daerah justru turun sekitar Rp 400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap lonjakan belanja pegawai tersebut. Kenaikan signifikan sebesar Rp 177,5 miliar itu dibandingkan realisasi tahun 2024 yang hanya sekitar Rp 920 miliar.
“Kondisi ini otomatis akan mengurangi ruang bagi program dan kegiatan strategis yang berhubungan langsung dengan kinerja pelayanan publik,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H. Asmualik.
Ketua Fraksi Damai DPRD Kota Malang, H. Imron, juga menyoroti lonjakan tersebut. Menurutnya, porsi belanja pegawai dalam rancangan KUA-PPAS 2026 telah melampaui dari 30 persen.
“Pemerintah daerah harus menyesuaikan dan merasionalisasi porsi belanja pegawai sesuai dengan undang-undang yang dimaksud. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sehingga bisa menekan belanja pegawai mendekati 30 persen,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan lonjakan belanja pegawai harus dikritisi agar tidak menyalahi aturan.
“Dengan rekrutmen PPPK 3.000 orang, anggaran membengkak. Dengan asumsi gaji Rp 3 juta per orang per bulan, setahun butuh Rp 48 juta. Kalau 3.000 orang, totalnya Rp 178 miliar. Belum termasuk tunjangan kinerja dan lainnya,” ungkap Trio.
Menurutnya, belanja pegawai idealnya tidak lebih dari 30 persen total APBD sesuai amanat undang-undang. Namun, saat ini porsinya sudah mendekati 47 persen.
“Yang tidak bisa kita kurangi adalah gaji, tapi yang mungkin bisa kita hitung ulang adalah tunjangan kinerja. Apalagi dengan turunnya dana pusat, otomatis kegiatan berkurang, sehingga tunjangan mestinya menyesuaikan,” jelasnya.
DPRD berencana menyisir ulang dokumen KUA-PPAS untuk memastikan keseimbangan anggaran.
“Minggu depan kami akan sisir lagi. Ini masih ngomongnya ‘glondongan’, jadi detailnya akan kami cek ulang,” tandas Trio.
Sementara itu, Pemkot Malang memastikan siap membahas persoalan ini bersama DPRD dan Badan Anggaran (Banggar). Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengakui kenaikan belanja pegawai terjadi akibat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini kan efek dari diangkatnya PPPK kemarin. Ada sekitar 3.000 sekian orang. Karena dulu pengangkatan ini sebelum adanya kebijakan efisiensi, jadi hitungan sebelumnya mungkin masih cukup, tetapi sekarang ada kebijakan baru. Istilahnya ‘jomplang’, lah,” ujar Ali, Rabu (17/9).
Ali menegaskan Pemkot ingin memastikan program prioritas tetap terlaksana.
“Nanti akan kami harmonisasi. Masih ada peluang-peluang, tergantung bagaimana kita menemukan jalan tengah bersama dewan. Kami juga ada program prioritas, misalnya program Rp 50 juta per RT, seragam gratis, beasiswa gratis, dan lainnya,” tegasnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, menambahkan anggaran untuk sektor pendidikan sudah memenuhi mandatory spending sebesar 20 persen sesuai ketentuan pusat. Bahkan pada tahun 2026, porsi anggaran pendidikan mencapai 27 persen dan menjadi yang tertinggi di Pemkot Malang.
“Dari tahun 2025 sebesar Rp 607 miliar menjadi Rp 634 miliar di tahun 2026 atau bertambah sebesar Rp 26,9 miliar. Sementara untuk anggaran seragam gratis kemarin, telah menelan Rp 6 miliar. Jika wacana sepatu gratis diwujudkan, maka perlu tambahan sekitar Rp 3 miliar lagi,” jelasnya. “Jadi kami akan lihat kemampuan keuangan yang dipersiapkan oleh TAPD. Lalu nanti Dinas Pendidikan yang akan menakar anggaran itu dengan program-programnya. Nah kami akan kaji bagaimana kemampuan keuangan terhadap wacana sepatu gratis itu,” tegas Suryadi. (ian/aim
