MALANG POSCO MEDIA – Janji politik saat kampanye memang bukan sekadar janji. Sebab saat benar-benar jadi bupati/ walikota, janji-janji yang sudah disampaikan saat kampanye sebagai program kerja, harus dilaksanakan. Bahkan akan ditagih oleh masyarakat. Karena janji-janji politik yang manis itulah yang membuat masyarakat memilih calon bupati/ waliota dan wakilnya.
Janji politik Rp 50 juta per RT di Kota Malang itu juga yang bakal diwujudkan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Walikota Malang Ali Muthohirin. Alasan program itu adalah pemerataan program pembangunan di masing-masing wilayah di Kota Malang. Kalau di Musrenbang, tak semua usulan bisa terakomodir.
Bagi dewan, program Rp 50 juta per RT itu terbilang sangat berat. Apalagi kalau ditotal secara keseluruhan, program itu membutuhkan dana besar senilai Rp 216 Miliar. Ini yang membuat khawatir dewan. Jangan sampai dana sebesar itu akan mengganggu program-program prioritas lainnya di Kota Malang.
Sama seperti anggaran belanja pegawai Kota Malang yang disorot dewan membengkak drastis pada 2026 mendatang. Maka program Rp 50 Juta Per RT ini pun harus direspon positif dengan pendekatan yang realistis. Program ini bisa disinkronkan dengan usulan-usulan di Musrenbang. Sehingga ke depan tak terjadi dobel program dan anggaran.
Selain sinkronisasi dengan usulan program Musrenbang, program Rp 50 Juta per RT pun bisa dilakukan multiyears. Artinya tidak semua RT tuntas dalam setahun. Tapi bisa diwujudkan per dua tahun anggaran selama masa kepemimpinan Wahyu-Ali (WALI). Dengan pembagian waktu itu, anggaran bisa diminimalisir, tapi program tetap bisa jalan.
Tapi kalau WALI tetap bersikukuh program Rp 50 juta per RT itu tuntas dalam setahun, maka konsekuensinya adalah efisiensi di semua pos anggaran. Dan yang paling penting Pemkot Malang harus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Sebab dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bakal berkurang, sementara anggaran belanja pegawai membengkak.
Seberat apapun keuangannya, seluruh program WALI harus bisa dijalankan sebaik dan semaksimal mungkin. Banggar dan Panggar harus jeli dan teliti agar anggaran 2026 tetap terkendali.(*)
