MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu sekitar Rp 70 miliar banjir kritik tajam. Terbaru kritik atas penolakan rencana pembangunan gedung Wakil Rakyat itu disuarakan oleh aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus pendiri Museum Omah Munir, Suciwati.
Suci sapaan akrabnya menilai rencana itu menunjukkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi nyata masyarakat saat ini. Menurutnya wakil rakyat tersebut harus membuat kebijakan yang dapat dirasakan dan bermanfaat bagi warga Kota Batu.
“Kalau wakil rakyat, seharusnya berpihak pada rakyat. Perjuangan utamanya adalah kesejahteraan rakyat, bukan pamer gedung megah. Banyak orang di Batu masih susah sekolah karena bayarnya mahal, lulus pun sulit cari kerja. Rumah sewa mahal, pajak PBB naik, tapi yang diprioritaskan justru gedung baru,” ujar Suciwati kepada Malang Posco Media, Minggu (21/9) kemarin.
Ia menilai, DPRD Kota Batu tidak belajar dari pengalaman. Ia menyinggung kebiasaan anggota dewan yang kerap menggelar rapat di hotel mewah secara diam-diam, serta lemahnya transparansi dalam pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) maupun reses.
“Bahkan mereka selalu mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana? Jangan-jangan hanya rakyat keluarga atau partai masing-masing. Belum lagi saat Kunker, tujuan kunjungannya apa? Hasilnya apa? Implementasinya bagaimana? DPRD harus transparan kepada masyarakat,” tegas Istri pejuang HAM almarhum Munir Said Thalib ini.
Menurutnya rencana pembangunan gedung baru justru akan semakin menumbuhkan jarak antara wakil rakyat dan masyarakat. Ia khawatir aspirasi publik semakin dipinggirkan dan malah menimbulkan sekat antara DPRD dengan rakyat.
“Kenapa gedung yang diperjuangkan. Ini membuat kita marah karena tidak ada sensitivitas pada masyarakat. Seharusnya mereka bercermin dari pusat, atau bahkan dari Nepal. Mereka harus belajar memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat,” pesannya.
Sudah seharusnya, DPRD Batu fokus pada isu-isu krusial, seperti penanganan sampah, akses pendidikan hingga perguruan tinggi, serta penciptaan lapangan kerja. Sehingga anggaran negara yang didapat dari pajak kembali pada masyarakat.
“Kalau semua yang mereka kerjakan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, lalu buat apa duduk di kursi dewan? Jangan-jangan nanti untuk masyarakat keluarga atau partainya saja. Kalau memang wakil rakyat, prioritaskan kepentingan rakyat. Jangan hanya memikirkan gengsi lewat gedung mewah,” terangnya.
Diketahui bahwa sebelumnya rencana pembangunan multi years Gedung DPRD Kota Batu sekitar Rp 70 miliar yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batu Tahun Anggaran 2026. Dari usulan program tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak, mulai dari Pokja Peningkatkan Status Kota Batu hingga pelaku seni budaya di Kota Batu. (eri/aim)
