MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara tidak langsung berdampak pada pendapatan daerah yang akan berkurang tahun depan. Tak terkecuali pendapatan daerah Kota Batu dipastikan menurun dalam APBD 2026.
“Dengan adanya kebijakan pengurangan TKD secara tidak langsung pendapatan daerah akan berkurang tahun depan. Untuk Kota Batu kami mencatat pengurangan TKD mencapai Rp 168,8 Miliar,” ujar Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi kepada Malang Posco Media, Minggu (5/10) kemarin.
Dengan pengurangan TKD berdampak pada Rancangan Penerimaan Pendapatan Pemkot Batu pada penyusunan penyampaian Raperda APBD tahun 2026 Rp 942,3 Miliar dari penetapan KUA PPAS tahun 2026 Rp 1,1 Triliun atau berkurang Rp 168,8 Miliar.
“Secara khusus untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rata-rata tiap tahun berkisar Rp 700-800 Miliar. Namun karena dengan pengurangan TKD Rp 168,8 Miliar, tahun 2026 untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menjadi Rp 531,9 Miliar dari perencanaan awal Rp 700,812 Miliar.
Meski begitu, untuk dapat menyeimbangkan fiskal antara pendapatan dan belanja bisa memaksimalkan pembiayaan daerah dari SiLPA sebesar Rp 75 miliar. Serta memaksimalkan potensi pajak yang telah ada dengan harapan fiskal tidak terjadi defisit. “Sedangkan untuk PAD, dalam Raperda APBD 2026 kami targetkan naik Rp 345,9 Miliar. Naik dari PAD tahun ini yang ditarget Rp 327,9 Miliar,” bebernya.
Lebih lanjut dengan pengurangan TKD tersebut, juga akan berdampak pada Dana Desa yang akan didapat 19 Desa di Kota Batu. Dari pagu awal dalam KUA PPAS 2026 untuk Dana Desa yang sebelumnya mendapat jatah Rp 22,9 Miliar berkurang menjadi Rp 19,7 atau berkurang Rp 3,2 miliar di Raperda APBD 2026.
“Secara umum dengan pengurangan TKD, maka banyak kegiatan yang bakal dicoret. Utamanya kegiatan untuk kegiatan dinas atau operasional luar daerah hingga makan dan minum,” pungkasnya.(eri/lim)
