MALANG POSCO MEDIA– Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berjanji mengutamakan kualitas makanan. Enak, sehat dan bersih.
Di Kota Malang, dari 13 SPPG yang sudah beroperasi, belum ada satu pun yang kantongi SLHS. Salah satu pengelola SPPG Buring Yeni Dewi Mardiana memastikan kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi prioritas utama baginya.
Sehingga selain menerapkan SOP yang ketat pihaknya sejak awal telah mengurus SLHS. Ia menyebut SLHS itu sudah berproses dan dalam waktu dekat ia yakin bisa segera dikeluarkan.
“Informasinya akan ada percepatan untuk SLHS. Kami sudah penuhi semua syarat yang ditentukan dan Alhamdulillah semua terpenuhi. Ini tinggal menunggu kunjungan lagi,” ungkap Yeni.
Menurut Yeni, untuk proses pengurusan SLHS dipastikan tidak ada kendala berarti. Prosesnya pun relatif tidak rumit namun memang membutuhkan waktu. Ia berharap agar SLHS ini bisa segera keluar agar penerima MBG di kawasan Buring bisa lebih merasa aman.
“Kebetulan kami sudah sangat berpengalaman untuk penyediaan makanan dengan porsi banyak karena kami ada usaha katering. Alhamdulillah banyak sekolah yang senang dengan menu masakan kami, bahkan ada sekolah yang agak jauh, itu akan dialihkan ke SPPG lain tidak mau. Karena sudah cocok dengan masakan kami, dengan standar kebersihan dapur kami,” katanya.
Sementara itu SPPG Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mengakui saat ini belum memiliki SLHS. Namun demikian, bukan berarti tidak diurus. Sejak dua pekan lalu usai dilakukan sosialisasi oleh Pemkab Malang, SPPG Sukosari langsung mengurus SLHS.
“Alhamdulillah, saat ini sudah berproses, dan terus berjalan,’’ kata Firman Ferdiansyah mitra SPPG Sukosari.
Menurut dia tidak ada kendala untuk pengurusan SLHS. Semuanya berjalan lancar. “Pengurusan SLHS ini kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya sertifikat pelatihan dan tes kesehatan penjamah makanan. Untuk mengadakan pelatihan dan tes kesehatan harus menyesuaikan waktu para karyawan. Tidak bisa di hari kerja. Ya itu saja sih kendalanya. Tapi kami bersukur, Sabtu (11/10) lalu sudah digelar pelatihan pelatihan dan tes kesehatan penjamah makanan,’’ katanya.
Selain itu, untuk sample air juga sudah dikirim ke laboratorium, sampel makanan, serta alat juga sedang dalam proses menunggu hasil laboratorium. “Termasuk sertifikasi halal saat ini sudah berproses,’’ ucapnya.
Firman Ferdiansyah berterimakasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mengakomodir penuh pengurusan SLHS ini.
SLHS ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa semua yang ada di SPPG sudah melalui uji. Sehingga produk yang diproduksi memiliki jaminan kesehatan.
Di Kota Batu, demi memastikan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan lezat bagi para pelajar penerima manfaat SPPG berupaya untuk melengkapi persyaratan. Mulai dari sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis hingga pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Perwakilan Yayasan Sabilul Khoir Al-Asy’ari, Ibnu Sriwiyawan mengatakan pihaknya, yakni SPPG Beji telah menyiapkan persyaratan tersebut. Setelah Senin (13/10) kemarin pelatihan dan sertifikasi HACCP, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan SLHS.
Ia menjelaskan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk pangan yang disajikan. Para pekerja dilatih mengenali potensi bahaya dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan bahan, penyajian hingga pengantaran.
“Sekarang kami tengah mengajukan untuk SLHS. Diketahui sebelumnya untuk pengurusan SLHS harus melalui OSS, tapi sekarang dengan adanya SE Percepatan pengurusan dari Kemenkes lebih dipermudah melalui Dinkes secara manual,” bebernya.
“Untuk SLHS kemarin sudah konfirm di Dinkes. Insya Allah persyaratan sudah memadai kalau tempat kita. Sehingga kami optimis bisa melalui dan mendapatkan SLHS, karena memang untuk segala persyaratan kami siapkan sebelum dapur beroperasi,” sambung Ibnu.
Ia menerangkan, untuk percepatan perizinan SLHS, prosesnya pihaknya mengisi form IKL SPPG yang telah disediakan. Kemudian Dinkes akan melakukan asesmen mandiri ke lokasi SPGG. “Selain itu nantinya kami akan mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja/relawan yang bekerja di SPPG ke Dinas Kesehatan dengan disertai kesiapan waktu pelaksanaan. Kami nantinya juga akan menyiapkan sampel makanan, air, alat dan rectal swab untuk penjamah pangan setiap pengiriman MBG untuk memastikan keamanan,” pungkasnya. (ian/ira/eri/van)
