MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Komitmen Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) RI dalam menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Malang semakin serius. Setelah Menteri PKP RI Maruarar Sirait meninjau hunian terjangkau untuk ASN pekan lalu, kali ini jajaran Kementerian kembali turun ke Malang untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Sebagai langkah konkret, ribuan peserta dari berbagai kalangan mulai dari pengembang, kontraktor, toko bangunan hingga pelaku UMKM dikumpulkan di Gedung Grha Purva Praja, Rabu (22/10) kemarin. Mereka diajak memanfaatkan program pembiayaan pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, realisasi FLPP di wilayah Kota dan Kabupaten Malang saat ini menempati posisi kedua terbesar di Jawa Timur.
“Saat ini realisasi FLPP di Kota Malang plus Kabupaten Malang sudah terbesar kedua di Jawa Timur. Sudah sekitar 1.900 unit untuk FLPP. Ini terus kami dorong supaya Kota Malang dan Kabupaten Malang bisa terus meningkatkan,” tegas Heru.
Selain FLPP, pemerintah juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini diharapkan mampu memperkuat sektor suplai dengan membantu pengembang meningkatkan kapasitas produksi rumah, baik komersial maupun subsidi.
“Program ini sangat cocok dengan FLPP karena memberikan pembiayaan murah yang bisa digunakan untuk pengadaan tanah dan modal kerja pembangunan perumahan, terutama rumah subsidi,” jelasnya.
Heru menambahkan, KUR Perumahan merupakan kebijakan bersejarah karena baru pertama kali diterapkan di sektor perumahan. “Jadi ini merupakan kebijakan pertama dalam sejarah ada KUR di sektor perumahan. Ini bisa menyasar dua hal, suplai dan demand. Maka di sini saya terima kasih Pemkot Malang sudah memfasilitasi dari sisi suplai ada pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan dari sisi demand ada UMKM,” ujarnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai, antusiasme peserta dalam sosialisasi tersebut menunjukkan tingginya minat terhadap program rumah terjangkau. Ia juga menyinggung tantangan pembangunan perumahan di Malang yang dihadapkan pada harga tanah tinggi dan keterbatasan lahan.
“Terkait hambatan di Kota Malang dengan harga tanah tinggi dan lahan terbatas, tapi kami di Malang Raya sudah sepakat infrastruktur akan ditingkatkan. Aksesibilitasnya akan kami bangun supaya saling mendukung,” tutur Wahyu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP RI Didyk Choiroel menyebut, serapan KUR Perumahan secara nasional telah mencapai Rp 117 triliun dari sisi suplai dan Rp 13 triliun dari sisi demand. Ia berharap Kota Malang turut berkontribusi dalam peningkatan capaian tersebut. “Percepatannya selain sosialisasi seperti ini, lalu dari pihak bank juga supaya siap semua. Kemudian Pemda juga perlu memberi perhatian seperti di Kota Malang ini. Saat sosialisasi ini juga ada desk dengan bank, jadi bisa langsung ada transaksi,” tandasnya. (ian/aim)
