Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2025
MALANG POSCO MEDIA– Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Abd Wahid menggelar dialog serap aspirasi dalam rangka reses di dapilnya Kedungkandang. Politisi PKB ini mengadakan dua kali dialog bersama warga.
Yakni pada Senin (4/8) di Jalan KH Malik 6 RT 4 RW 4 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang.
Dialog selanjutnya pada Rabu (6/8) di Jalan Lembayung RT 13 RW 2 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang.
Masing-masing lokasi dialog dihadiri sekitar 150 warga. Terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus RW dan RT, serta sejumlah pemangku kebijaan.
Dalam kegiatan tersebut, Abd Wahid menyoroti persoalan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai masih menyisakan banyak kendala. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan titik lokasi yang tidak sesuai dalam dokumen sertifikat.
“Permasalahan tanah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu sinergi antara warga, RT, RW, lurah, dan DPRD. Kami siap mengadvokasi secara kolektif, mulai dari fasilitasi kelurahan hingga mengundang pihak terkait secara resmi,” tegasnya.s
Selain itu, Wahid juga menjelaskan pentingnya masyarakat memahami jalur perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang di tingkat kota. Ia mendorong agar warga mengakses informasi dan ikut aktif mengawal usulan yang masuk dalam Kamus Usulan.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu pintu masuknya ke program pemerintah. Ini tugas kami untuk memberi edukasi dan jembatan antara warga dan OPD,” ujar dia.
Dalam sesi dialog di wilayah Bumiayu, warga juga menyoroti sejumlah isu lain seperti minimnya fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama (Faskes I), masalah genangan air di beberapa titik akibat sistem drainase kurang mumpuni, dan belum maksimalnya pemberdayaan UMKM karena kurangnya pelatihan dari dinas terkait.
“Kami belum tahu kapan ada pelatihan dari Diskopindag. Begitu juga dukungan dari Baznas masih belum merata,” kata salah satu warga yang hadir.
Menanggapi hal ini, Abd. Wahid menyatakan akan menjembatani aspirasi warga ke dinas terkait dan memastikan program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia juga menyinggung tentang efisiensi APBD Kota Malang yang tengah dilakukan oleh Pemkot dan DPRD.
“Efisiensi bukan berarti memangkas hak-hak masyarakat. Justru harus memperkuat program prioritas. Kami akan pastikan perencanaan anggaran yang ada benar-benar tepat guna dan tidak lepas dari kebutuhan riil warga,” pungkasnya. (rex/van)
