MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Peran lembaga kemasyarakatan yang ada di tengah masyarakat begitu penting dalam pembangunan di Kota Malang. Mulai dari RT/RW, Karang Taruna, BKM hingga LPMK punya peran penting masing masing dan harus ikut serta dalam mengawal tiap pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.
Hal itu ditekankan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lowokwaru, Rabu (16/11) kemarin, di aula kantor Kecamatan Lowokwaru. Dalam kesempatan itu, Sutiaji memberikan pemaparan secara detail program pembangunan yang ada di Kota Malang.
“Kita saling mengevaluasi dan menjelaskan kepada masyarakat yang proses tahun ini berapa. Ketika masih on going, harus diawasi secara bersama-sama dan yang menjadi skala prioritas di tahun 2023 itu apa nanti kita awasi,” ujar Sutiaji.
Menurut Sutiaji, tiap lembaga kemasyarakatan harus mengetahui apa saja jenis pekerjaan dan pembangunan yang sudah tercantum dalam program jangka panjang pemerintah. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasannya. Sutiaji pun membeberkannya dalam paparannya.
“Karena yang sudah masuk di dokumen RKPD kan masyarakat mungkin belum tahu. Sekarang sudah tahu dan nanti akan proses pembahasan APBD di akhir November ini harus diselesaikan. Maka saling mengawasi, termasuk ada masukan-masukan,” tambahnya.
Salah satu yang sering disoroti masyarakat belakangan ini adalah program drainase yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Sebab masyarakat merasa terganggu kenyamanannya karena pengerjaan proyek yang dirasa terlalu lama. Hal ini pun sudah menjadi atensi dan ia telah mengambil langkah.
“Tadi saya tegur juga, ini drainase ada kelambatan. Deviasinya berapa? Pak ini karena hujan, ya oke kalau hujan. Kalau nggak hujan kayak tadi, kenapa tidak mulai jam 6 pagi dikerjakan kan tidak hujan? Sehingga nanti bisa jam 4 selesai dan seterusnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan untuk terkait proses pengajuan proyek pembangunan, ia juga mendorong masyarakat untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anggota dewan. Sebab anggota dewan memiliki anggaran pokir (pokok pikiran) yang bisa menjadi alternatif bagi warga untuk mengajukan program pembangunan. Selain itu Made juga berharap lembaga kemasyarakatan berperan aktif ikut mengawal tiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Pembangunan untuk masyarakat harus terus berjalan. Ini juga peran lembaga kemasyarakatan, karena tidak akan mampu kalau pemerintah sendirian. Kami mohon dukungan, pengawasan pelaksanaan. Maka manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, kami juga akan mengawal melakukan pengawasan,” tegasnya. (ian/aim)
