MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Gelombang aksi keprihatinan akademisi terhadap Pemilu 2024 dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Senin (5/2) kemarin, giliran akedemisi dari berbagai kampus di Malang Raya yang bergerak, baik di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.
Di Kota Malang, civitas akademika Universitas Negeri Malang (UM) menggaungkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) aktif dalam menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi. Mewakili civitas akademika UM Prof Dr Hari Wahyono mengatakan, seruan ini atas restu rektor UM.
“Para pejabat kami sedang ada kegiatan di Kota Batu, termasuk Pak Rektor. Sehingga belum bisa hadir bersama kita,” ungkapnya usai deklarasi di halaman Graha Rektorat, Senin (5/2) kemarin.
Dia mengatakan, saat ini akademisi perguruan tinggi melihat adanya situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, ia secara tegas menyatakan bahwa aksi ini tidak mendukung atau membela salah satu capres.
“Selama ini, kami melihat ada kegelisahan masyarakat yang semakin luas. Dan ini membuat situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.
Hal ini kemudian juga dirasa ada suasana kurang kondusif menjelang Pemilu 2024. “Masyarakat menyaksikan perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan,” serunya.
Karena itu, civitas akademika UM kemudian mendorong Presiden Jokowi agar bersikap lugas dan bertindak konsisten. Khususnya untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural.
Mereka juga meminta agar Jokowi mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan, yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dimasukkan demi menjaga keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami juga meminta, Presiden RI untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan. Menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024,serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan,” lanjutnya.
Jokowi juga diminta agar memelopori netralitas aparatur negara mulai dari ASN, TNI, dan Polri. Menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak, untuk pemenangan salah satu pasangan capres atau Cawapres.
“Terakhir, kami meminta agar Pak Jokowi menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji. Dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” tandasnya.
Di tempat terpisah, aksi juga dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Timur Aliansi Fajar Timur Malang Raya. Kelompok mahasiswa dari NTT, semangat menggelorakan untuk berkomitmen menjaga dan mendukung Pemilu Damai 2024.
Koordinator Aliansi, Yohanis Lele Dapawole mengatakan, bahwa Fajar Timur secara tegas mendukung jalannya Pemilu Damai 2024. Pesta demokrasi lima tahunan ini harus diselenggarakan dengan sejuk, damai dan aman. Yohanis mengatakan, ada tiga poin yang digaungkan oleh Aliansi Fajar Timur. Pertama, mereka secara tegas menolak adanya pemberitaan hoaks terkait Pemilu 2024.
“Kedua, kami menolak adanya kegiatan politik praktis di kampus dalam pelaksanaan Pemilu 2204. Ketiga, menolak segala bentuk provokasi negatif dari berbagai pihak selama Pemilu,” ujarnya, kemarin
Terpisah, sejumlah masyarakat melakukan aksi damai di Alun-alun Tugu, Senin (5/2) pagi kemarin. Dengan membawa poster dan selebaran, puluhan orang tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen. Seperti dosen berbagai kampus, para wakil rektor sejumlah perguruan tinggi swasta, perwakilan elemen masyarakat sipil, LSM, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa.
Aksi itu dilakukan sebagai kritik atas persoalan politik yang belakangan ini menjadi sorotan. Perwakilan dari akademisi, Purnawan Dwikora Negara menyebut, aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam adanya potensi reformasi ‘jilid dua’ jika moralitas dan etika terus digeruskan. Sebab ia menilai saat ini terlihat jelas hilangnya moral dan etika, yang dicontohkan oleh para pemimpin negara.
“Kami menyatakan seruan luhur, karena kami berangkat dari menyangkut keluhuran budi, etika, sebuah situasi moral etik, yang saat ini sedang tergerus, terdegradasi. Kami namakan seruan masyarakat sipil Malang Raya jilid dua,” kata Purnawan.
Ia menjelaskan, para akademisi, dosen dosen di Malang baru bisa bergerak melakukan aksi ini lantaran masukan masukan selama ini tidak pernah didengarkan atau dijalankan. Karena tidak didengarkan dalam forum formal, akhirnya diputuskan untuk bergerak turun ke jalan.
“Selama ini dosen-dosen tidak diam, ada forum rektor di perguruan tinggi. Kenapa kami turun, karena kami melihatnya secara partai – partai oposisi tidak mengambil peran dan tidak mengambil bagian. Yang terjadi sekarang kelompok oposisi menjadi bagian yang menikmati,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Purnawan, lembaga-lembaga negara seperti DPR, RI, DPRD, juga dinilai relatif sama saja. Sehingga pergerakannya ini didasari seruan moral. Saat ini, ia menilai Indonesia krisis keteladanan, krisis etika, krisis hukum dan krisis multidimensi.
“Etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Runtuhnya etika berbangsa, maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut,” papar Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini
Di Kabupaten Malang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) menggalang aksi penandatanganan petisi pemilu damai, Senin (5/2) kemarin. Petisi itu sekaligus untuk mengimbau netralitas kampus dan mahasiswa dalam Pemilu 14 Februari mendatang.
Presma UNIRA Malang, Muhammad Hilmi Asidiqi menyampaikan banyaknya kegaduhan sepanjang masa kampanye juga di media sosial dinilai mengkhawatirkan. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau informasi yang keliru. Khususnya sepuluh hari menjelang Pemilu dinilai marak informasi hoaks bertebaran. “Sehingga mahasiswa perlu mengawal pemilu damai 14 Februari mendatang,” kata Hilmi, di sela aksi.
Disinggung terkait pejabat pemerintahan yang dianggap tidak netral, ia menegaskan, secara etis, hal tersebut tidak diperkenankan. Mahasiswa Unira akan tetap mengawal tahapan Pilpres 2024. Hilmi mengklaim tidak ada penolakan dari seluruh mahasiswa dan pihak kampus atas adanya Petisi Pemilu Damai 2024 tersebut. (tyo)
