MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ribuan massa dari kalangan mahasiswa memenuhi depan Balai Kota Malang Senin (3/4) siang kemarin. Dengan mengenakan pakaian dominan hitam dan jas kampus, mereka melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai inkonstitusional dan cacat formil. Mereka meneriakkan berbagai tuntutan dengan membawa berbagai spanduk tulisan kecaman.
“Peraturan yang seharusnya dibuat untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, malah menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat,” teriak salah satu orator.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakdjat (ASURO) ini merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi. Mereka awalnya berkumpul di Stadion Gajayana dan bergerak ke Balai Kota Malang.
Dalam aksinya, mereka mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional. Lalu juga mendesak DPR RI dan Presiden untuk mencabut UU Ciptaker tanpa perubahan dan mengembalikan independensi KPK.
Juga mendesak DPR dan Presiden untuk merevisi pasal-pasal bermasalah dalam KUHP dan UU Minerba serta mencabut UU IKN tanpa perubahan. Bahkan massa aksi juga menyinggung penuntasan proses hukum peristiwa Tragedi Kanjuruhan yang merupakan pelanggaran HAM berat.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas dan terjadi gesekan. Terjadi aksi saling dorong dan bersitegang antara mahasiswa dan aparat pengamanan. Massa aksi unjuk rasa bertahan lama di depan Balai Kota Malang meski hujan turun cukup deras. Terpantau, hingga petang mereka masih bertahan di lokasi.
Dari DPRD Kota Malang sendiri mau menemui massa aksi, namun ternyata massa aksi menolak karena yang menemui tidak lengkap. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana yang turut menemui massa aksi itu menyampaikan unjuk rasa kali ini sebenarnya menyasar ke Balai kota atau eksekutif. Namun pihaknya juga melayani permintaan mahasiswa untuk bertemu meski tidak ada pemberitahuan. Selain Made, ada perwakilan anggota DPRD lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah, anggota Komisi C Wanedi dan anggota Komisi D Rokhmad.
“Kami hadir empat orang, mereka tidak mau, harus lengkap enam fraksi. Padahal kami dewan sedang ada agenda bimtek yang menghadirkan BPK, Kemendagri menghadirkan akademisi, tidak mungkin kami tinggal. Pemberitahuan ke kita juga tidak ada, baik dari Polres dari mahasiswa tidak ada suratnya. Sudah baik baik kami turun, tapi mereka kalau bilang pergi ya sudah kita masuk,” ujar Made.
Made dan tiga anggota lainnya memang sempat menemui massa dan berada di tengah – tengah aksi. Karena situasi makin tidak terkendali, akhirnya aparat kepolisian segera mengamankan kembali para anggota dewan. Made pun menyayangkan kejadian itu.
“Kami minta bicara di atas tidak dibolehkan, padahal di kita ada perwakilan, ada saya selaku ketua dan pimpinan fraksi lainnya. Saya sendiri sebenarnya sudah sangat cukup untuk menemui itu,” tandasnya. (ian/aim)
