MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Kepala desa harus memahami dan berpedoman pada regulasi . Terutama dalam hal pengelolaan kuangan desa. Hal ini disampaikan Bupati Malang, HM Sanusi saat membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 di Balai Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, siang kemarin.
Berpedoman pada regulasi dalam hal tata kelola keuangan desa, tidak hanya membuat aman dari permasalahan hukum, tapi kemajuan pembangunan desa pun akan terwujud. “Kepala desa harus mengetahui, memahami, dan memedomani regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, agar jalannya pembangunan di tingkat desa dapat terealisasi sesuai target,” katanya.
Selain itu dengan berpedoman pada regulasi, juga mampu menjawab berbagai persoalan yang ada, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dan partisipasi publik akan meningkat. Pemahaman dan berpedoman pada regulasi, ditambahkan Sanusi, juga menjadi modal berharga guna mencapai kemajuan, kemakmuran, sekaligus kesejahteraan rakyat.
Orang nomor satu di Pemkab Malang ini juga mengajak camat dan kepala desa, memperhatikan secara sungguh – sungguh, peningkatan dan pemutakhiran status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan tujuan untuk mewujudkan seluruh desa di Kabupaten Malang berstatus desa mandiri.
Dalam data, Sanusi menyebutkan, saat ini 91 di Kabupaten Malang berstatus desa mandiri, 241 berstatus desa maju, dan 46 desa berkembang. Sementara target tahun depan, Pemkab Malang harus memiliki 150 desa berstatus desa mandiri. Dia mengatakan untuk mencapai target tersebut Pemkab Malang tidak bisa sendirian. Namun butuh dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat.
Sanusi juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes. Sebagai unit usaha produktif , BUMDes dikatakan Sanusi dapat mengungkit perekonomian di tingkat Desa. “Kedepannya, Kabupaten Malang harus semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing, serta siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global,” tandas politisi PDIP ini. (ira/mar)
