MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Plafon keuangan APBD Kota Malang 2026 dipastikan menyusut. Pemkot Malang bersama DPRD sudah membahas hasil Badan Anggaran (Banggar), yang menegaskan perlunya refocusing atau efisiensi anggaran.
Penyebabnya, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) cukup signifikan, mencapai sekitar Rp 200 miliar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan efisiensi tak terhindarkan, meski detail pemangkasan baru dibahas saat penyusunan R-APBD.
“Ini kan baru penyampaian dari Banggar, kami tunggu penyampaian dari fraksi. Tapi yang jelas kalau efisiensi, iya, ada dasarnya. Ini kan masih KUA PPAS, dari situ kami akan bahas lagi R-APBD dan lebih detail di sana. Apa yang dipangkas, adalah nanti, tapi kami akan bahas di R-APBD,” terang Wahyu, saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar Terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (30/9) kemarin.
Meski banyak dilakukan refocusing, Wahyu memastikan sejumlah program prioritas seperti seragam gratis dan Rp 50 juta per RT, tetap dijalankan. Meski hal itu masih akan dibahas lebih detail saat pembahasan APBD 2026. Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, program Rp 50 juta per RT diberi nama Program RT berkelas yang anggarannya dirancang melalui kecamatan-kecamatan.
Yang terkecil yakni di Kecamatan Klojen dengan penambahan anggaran untuk Program RT Berkelas sebesar Rp 33 miliar. Sedangkan yang terbesar yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar Rp 48 miliar.
“Semua RT kami lihat, Rp 50 juta itu by program dan kegiatan. Tapi sekarang masih KUA PPAS, masih plafon keuangannya dulu,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan refocusing anggaran dipastikannya dilakukan di sektor yang tidak terlalu prinsip dan berdampak.
“Yang jelas, secara kebijakan yang kami highlight adalah RKPD di tahun ini, pastinya kan sebagai bagian dari RPJMD lima tahun ke depan. Tahun pertama ini kan investasi di SDM, jadi lebih banyak ke sana,” ujar dia. Meski banyak refocusing, wanita yang akrab disapa Mia juga menyebut adanya kenaikan belanja yang cukup disorot. Yakni belanja pegawai yang naik cukup signifikan hingga mencapai Rp 177 Miliar. Namun ia memahami hal tersebut lantaran adanya tambahan ribuan PPPK yang telah diangkat pada tahun ini. Meski demikian, Mia bersama Pemkot Malang pasti akan tetap berupaya agar program program prioritas bisa berjalan dengan baik. (ian/aim)
