MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Rencana kuliah keliling (tour lecturer) ulama internasional Dr. Zakir Naik di Kota Malang menuai penolakan dari sejumlah ele men masyarakat. Sedikitnya 25 kelompok dari berbagai latar belakang kini tengah ber konsolidasi yang mengatas namakan Arek Malang Bersuara (AMB) untuk menyusun ke sepakatan resmi penolakan atas kedatangan tokoh kontroversial tersebut.
Surat penolakan rencananya akan disampaikan secara ter tulis kepada Polresta Malang Kota dan DPRD Kota Malang. Namun hingga Senin (7/7) malam, pihak kepolisian mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
“Ada puluhan kelompok yang mendukung, di dalam sebuah presidium yang terdiri lebih kurang 25 kelompok masyarakat. Mulai dari organisasi masyarakat, organisasi sayap keagamaan hingga kelompok toleransi,” jelas salah satu perwakilan gabungan kelompok masyarakat, Wiranto kepada Malang Posco Media, Senin (7/7) kemarin.
Ia menyampaikan, pada Minggu (6/7) malam telah digelar rapat koordinasi di Jalan Diponegoro, Kota Malang. Namun pihaknya belum dapat membeberkan detail poin poin yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
“Kesepakatan dari rapat semalam, rencananya me mang hari ini (kemarin, red). Namun, kami sepakat me nunda di hari Selasa (8/7) karena masih menunggu ada enam organisasi yang tanda tangan perwakilannya masih menyusul,” jelasnya.
Diketahui, Zakir Naik dijad walkan memulai safari dak wahnya di Indonesia pada 8 Juli 2025 di Edutorium Uni versitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Selanjutnya, ia dijadwalkan mengisi ceramah di Stadion Gajayana Malang, Kamis (10/7), sebelum me lanjutkan agenda ke Bandung dan Jakarta. Jadwal tersebut dipublikasikan melalui situs resmi dznindonesia.id.
Penolakan terhadap ke hadiran Zakir Naik mencuat karena rekam jejaknya yang kerap mengundang kontroversi secara global.
Menanggapi wacana pe nolakan ini, Kasihumas Pol resta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka menerima aspirasi masyarakat dan siap memfasilitasi penye lesaian secara bijak.
“Pada intinya kami masih menunggu terkait surat tersebut secara resmi. Apapun aspirasi masyarakat akan kami terima dan layani, dan terkait polemik yang ada, akan kami temukan solusinya bersama,” sebut Yudi.
(rex/aim)
