FH Unisma Buka Biro Konsultasi Kepemiluan
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemilu Tahun 2024 mendatang diprediksi akan banyak persoalan. Apalagi digelar serentak dengan Pilkada. Sementara di beberapa daerah, banyak yang masa jabatan kepala daerahnya habis sebelum tahun 2024. Tentu ini akan menimbulkan persoalan yang lebih komplek.
Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma) kini sudah memiliki Pusat Studi Ketatanegaraan dan HAM (PSKH). Kantor PSKH dan Biro Konsultasi Kepemiluan berlokasi di Jalan Raya Tlogomas No. 7 Dinoyo Kota Malang.
Direktur PSKH Fakultas Hukum Unisma, Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H menyatakan sudah siap untuk menjadi mitra bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam rangkaian penyelenggaraan Pesta Rakyat. Baik sebagai mitra sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, maupun dalam konteks memberikan konsultasi.
“Kami siap menjadi patner KPU dan Bawaslu, khususnya yang ada di Malang Raya. Termasuk kami menerima untuk konsultasi berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu dan pilkada,” ucapnya kepada Malang Posco Media.
PSKH Fakultas Hukum Unisma telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Jumat (26/9) lalu,. Bertempat di Lantai 2 Gedung Pusat Unisma. Istimewanya, FGD ini dihadiri secara langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H.,M.Si.,Ph.D.
Dalam pertemuan tersebut banyak dibahas tentang persoalan berkaitan dengan Pemilukada. Paparan dari Ketua KPU sekaligus memberikan wawasan kepada publik khususnya civitas akademika Unisma. FGD juga dihadiri KPU Provinsi, Bawaslu se-Malang Raya dan Akademisi Fakultas Hukum Unisma.
FGD kali ini mengangkat tema ‘Grand Strategi Pelaksanaan Pemilu & Pilkada Serentak 2024’.
Semangat kolaborasi dan partisipasi tercermin dalam FGD. Momen ini diharapkan dapat menjadi pijakan tindak lanjut rencana kolaboratif berikutnya. “Kami harap Pemilukada 2024 berjalan baik, jujur, adil dan partisipasi yang tinggi dari semua elemen masyarakat,” ucap Nofi.
“Ini menjadi tantangan tersendiri dengan regulasi yang ada saat ini. Karena berpotensi memuncul permasalahan, mulai tahapan, anggaran dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi barometer pelaksanaan pemilu,” lanjutnya.
Sementara Rektor Unisma Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si menyampaikan bahwa perguruan tinggi juga harus ambil bagian dalam pembangunan bangsa. Termasuk mendukung kegiatan pemilu hingga berjalan sukses. Dalam hal ini Fakultas Hukum Unisma menjadi bagian tak terpisahkan. “Kami siap untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Hukum Unisma Dr. H. Suratman, SH., M.Hum menambahkan, bahwa FH Unisma telah melakukan terbosan besar untuk mendukung terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. “Kami sudah menyiapkan perangkat dalam bentuk Pusat Studi dan Biro Konsultasi Kepemiluan,” kata dia.
Disambung Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H.,M.Si.,Ph.D dalam paparannya menyampaikan insan akademik harus segera mengambil peran untuk berkontribusi langsung dalam mewujudkan hasil pemilu yang ideal.
“Bisa dengan berkolaborasi dngan memberikan masukkan positif yang konstruktif kepada Partai peserta Pemilu, sehingga proses rekrutmen calon wakil dan pemimpin yang diusung benar-benar tepat dan kompeten,” terangnya. (imm/bua)
