MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Belasan orang tua yang anaknya baru lulus SD meluapkan uneg-uneg susahnya menjalani proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Malang di halaman depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Jumat (23/6) pagi tadi.
Mereka, didampingi Malang Corruption Watch (MCW) meminta solusi agar anak-anaknya bisa masuk atau difasilitasi solusi agar bisa masuk ke sekolah negeri.
Tidak hanya berkaitan dengan ketidakberhasilan masuk ke sekolah negeri, ada pula yang merasakan sistem zonasi merugikan orang tua murid yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Seperti yang diutarakan, Ali. Pria ini menyampaikan bahwa anaknya tidak diterima di sekolah negeri di kawasan Kecamatan Blimbing, baik lewat jalur afirmasi, prestasi, maupun zonasi.
“Anak saya, kami tinggal di Jl Candi Badut. Memilih ke SMP 18, 11 dan 26. Sudah ikut jalur apapun semua tidak bisa masuk. Dan ternyata sekolah di wilayah Blimbing sudah penuh semua. Padahal ada 2 anak masuk tapi nilainya di bawah anak saya,” jelas Ali.
Ia yang bekerja sebagai tambal ban ini mengakui hal ini sangat menyulitkan. Karena pilihan terakhir adalah anak masuk ke sekolah swasta. Dimana sekolah swasta mematok biaya sekolah lebih mahal daripada sekolah negeri.
Ali mengaku masih ingin dicarikan solusi oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Sementara itu turut mendampingi, relawan MCW, Hamin, mengaku warga yang mengadu pagi tadi adalah orang tua murid yang anaknya baru lulus SD. Akan tetapi anak tidak diterima di sekolah negeri dari berbagai jalur yang sudah ditempuh.
“Zonasi pun ndak bisa karena ada yang sudah penuh atau bukan wilayah zonasi dan lainnya. Kami minta dinas bisa mencarikan solusinya. Dipetakan lagi mana sekolah yang masih bisa menampung dan sebagainya,” jelas Hamin.
Ia juga mendorong Dikbud Kota Malang mencari solusi paling tepat agar anak anak yang belum mendapatkan sekolah ini bisa terfasilitasi. (ica/jon)
