.
Saturday, December 14, 2024

Anggaran Belanja Daerah Naik Jadi Sorotan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Rancangan APBD Kota Malang tahun 2023 mulai dibahas di tingkat legislatif. Salah satu yang menjadi sorotan wakil rakyat adalah naiknya proyeksi anggaran belanja daerah. Dalam Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023, sebagian besar fraksi menyorti pos anggaran belanja daerah tersebut.  Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menjelaskan proyeksi Belanja Daerah di 2023 meningkat menjadi Rp 2,5 triliun atau sebesar 15,04 persen dari target belanja daerah di tahun 2022.

“Di 2022 target belanja Rp 2,2 triliun, di 2023 naik. Ini membutuhkan penjelasan apakah sudah sesuai dengan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah,” papar wakil rakyat dari Dapil Lowokwaru ini.

Pihaknya juga menyoroti khusus pada komponen belanja pegawai yang mencapai 20,9 persen atau setara dengan Rp 182 miliar. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mencapai 41,36 persen dari total proyeksi belanja daerah di 2023. Hal yang sama disampaikan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang. Dalam pandangannya, kenaikan anggaran Belanja Daerah di 2023 dipengaruhi peningkatan pada Belanja Pegawai.

“Kami memandang memang ada penambahan ASN dan ada rencana penambahan insentif/tunjangan bagi ASN. Tetapi Silpa pada sektor belanja operasional di 2021 cukup besar. Sehingga kenaikan di Belanja Pegawai perlu diperkuat dengan perencanaan matang,” tegas jubir Fraksi Damai Demokrasi Indonesia Alkasa Sulima.

Menanggapi ini Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan penyesuaian belanja daerah di 2023 juga mengikuti program strategis hingga efisiensi kerja eksekutif Kota Malang. Banyak pertimbangan yang disusun untuk menyusun anggaran yang dimaksud.

Sofyan Edi, melanjutkan, belanja daerah meliputi banyak hal salah satunya biaya pembayaran gaji pegawai dan lainnya.

“Memang ada tambahan ASN dan sebagainya. Akan tetapi pertimbangan lain juga pastinya ada. Nanti rinciannya akan dijelaskan kembali,” pungkas Sofyan Edi. (ica/aim)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img