BTT Diusulkan Naik 50 Persen
PAK APBD Kota Malang Tanpa Infrastruktur
MALANG POSCO MEDIA-Tak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023 Kota Malang. Jusru yang ada pengalihan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Jumlah usulannya sebesar 50 persen. (baca grafis)
Itu terungkap dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023.
BTT diusulkan bertambah menjadi Rp 29,7 miliar. Naik sebesar 50,55 persen atau Rp 9,9 miliar. Sebelumnya dalam APBD 2023 dialokasikan Rp 19,7 miliar.Pos lain yang diusulkan dapat tambahan anggaran yakni Belanja Modal.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menegaskan dalam perencanaan PAK 2023 memang tidak ada penambahan anggaran khusus infrastruktur. Dikatakannya yang diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi warga.
Kebutuhan bersifat konsumtif itu juga didukung fenomena yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yakni warga menggunakan tabungan untuk belanja beragam kebutuhan.
“Seperti beli seragam, kebutuhan anak-anak lainnya dan kebutuhan pokok. Yang bahaya jika untuk kebutuhan makanan. Maka perintah presiden melakukan sebanyak mungkin operasi pasar,” papar Sutiaji.
Atas instruksi tersebut, pos anggaran BTT yang ditambah diarahkan untuk operasi pasar. Atau juga program lain untuk pengendalian inflasi daerah.
“Kami hati-hati juga untuk penggunaan BTT ini. Makanya yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saja salah satunya ya operasi pasar itu,” kata orang pertama di Pemkot Malang ini.
Selain BTT, secara umum rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2023 ini diproyeksi pendapatan daerah berkurang alokasinya. Yakni dari target awal Rp 2,56 triliun menjadi Rp 2,37 triliun.
Untuk belanja daerah diproyeksikan naik alokasinya. Yakni dialokasikan sebesar Rp 2,82 triliun atau naik 0,49 persen (naik Rp 13 miliar) dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp 2,811 triliun.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menyampaikan adanya instruksi untuk menggalakkan pasar murah. Ini yang harus diantisipasi alokasi anggarannya sejak dini. Maka di PAK APBD 2023, fokus penambahan anggaran diarahkan kepada penyelenggaraan operasi pasar.
Pemkot dan DPRD Kota Malang akan mengalokasikan dana lebih pada pelaksanaan pasar murah rakyat. Ini difokuskan pada penggunaan APBD Kota Malang usai pembahasan PAK dibahas.
Hal ini merujuk pada instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada daerah-daerah untuk memperbanyak pelaksanaan pasar murah. Langkah ini diambil pemerintah dalam rangka antisipasi menghadapi fenomena iklim buruk.Yakni El Nino yang diprediksi terjadi beberapa bulan ke depan.
“Di PAK ini kami ingin ada pergeseran anggaran dan sepakat akan dialokasikan lebih banyak ke kegiatan kemasyarakatan. Termasuk operasi pasar atau pasar murah,” tegas Made.
Dikarenakan legislatif hanya berwenang pada penganggaran, Made meminta direalisasikan secara maksimal kepada pengguna anggaran. Yakni Pemkot Malang melalui perangkat daerah terkait.
Ia menyampaikan ada dua perangkat daerah yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) yang akan dialokasikan anggaran tambahan menyelenggarakan pasar murah.
“Diskopindag dan Dispangtan ini yang nanti bisa eksekusi. Dan BUMD juga, Perumda Tunas (Tugu Aneka Usaha) juga bisa. Nanti mereka yang akan eksekusi,” kata Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan kegiatan pasar murah menjadi kegiatan yang direncanakan dan akan dianggarkan.
Meski begitu, terkait instruksi untuk menggalakan pasar murah maka pihaknya akan kembali mengatur ritmenya. Dengan adanya tambahan anggaran, ia meyakini bisa memperbanyak titik pasar murah.
“Jelas nanti pasar murah bisa diperbanyak titiknya. Nanti diatur juga dimana lokasi prioritasnya dan digilir di kelurahan-kelurahan. Kami prioritaskan untuk pasar murah,” pungkas Eko.(ica/van)
