MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Honor bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilu 2024 dipastikan bertambah. Jika sebelumnya untuk jabatan ketua PPK mendapat honor Rp 2,2 juta, saat ini mendapat honor Rp 2,5 juta per bulan. Untuk anggota dari Rp 1,9 juta menjadi Rp 2,2 juta.
“Yang daftar awal untuk PPK ada sekitar 400 orang lebih. Lalu disaring seleksi administrasinya sampai ke 200-an. Sampai kemudian proses didapatlah sampai tahap akhir ini dan dilantik hari ini (kemarin, red),” kata Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas kepada Malang Posco Media, usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPK Pemilu 2024 di Hotel Pelangi, Rabu (4/1) kemarin.
Dijelaskannya, tahun ini seluruh honor dari anggota-anggota badan ad hoc untuk penyelenggaraan pesta demokrasi meningkat dari pemilu sebelumnya. Hal ini menjadi kebijakan khusus pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
Ia menerangkan tidak hanya honor PPK, nantinya PPS (Panitia Pemungutan Suara) juga menerima honor yang lebih tinggi dari panitia pemilihan sebelumnya.
“PPS ini malah lebih lumayan naiknya. Dari yang hanya Rp 500 ribu menjadi Rp 1,2 juta,” tegas Aminah.
Kemarin, total 25 anggota PPK resmi dilantik. Dan akan segera menjalankan tugas menjelang pesta demokrasi 2024. Ia menjelaskan masing-masing kecamatan memiliki 5 anggota PPK. Kerawanan yang perlu diperhatikan PPK adalah independensi.
Ini pun juga menjadi penekanan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji usai menyaksikan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPK Pemilu 2024 Kota Malang kemarin.
“PPK tidak boleh berpolitik. Ini saya tegaskan. Jangan sampai ikut satu, karena pasti akan merusak jalannya pesta demokrasi,” ucap Sutiaji.
Sutiaji yang pada Tahun 2002 sempat menjabat ketua PPK Lowokwaru ini mengatakan jika berpolitik, maka independensi anggota PPK bisa rusak. Jika sudah rusak, potensi kecurangan dalam penghitungan suara bisa menjadi lebih besar.
Sutiaji menegaskan pula bahwa PPK maupun PPS memiliki tanggungjawab besar untuk masa depan pemilihan umum.
“Harapan kami petugas PPK, di TPS dan sampai perangkat lainnya, jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi dengan jalan dia tidak masuk pada daftar pemilih,” jelasnya.
Lebih lanjut, sejalan dengan penuturan Ketua KPU Kota Malang di atas. Sutiaji juga menyebutkan agar petugas PPK dapat lebih waspada terhadap kerawanan jelang pesta demokrasi, seperti kampanye hitam yang dilakukan oknum-oknum tertentu. (ica/aim)
