MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional dalam kegiatan BKN Awards 2023 yang digelar Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Surabaya, Kamis (8/6) malam.
Pada penyerahan penghargaan tersebut, Kota Batu meraih Peringkat 1 Nasional Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT (Kota Tipe Sedang). Penghargaan diserahkan oleh Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana kepada Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
Usai menerima penghargaan, Aries mengatakan apa yang telah diraih adalah hasil kerja keras Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Batu, yang memanfaatkan sistem yang disediakan BKN RI dengan maksimal.
“Saya bangga dengan kinerja seluruh ASN yang masih ingin menunjukkan prestasi, dan ini bukan hasil kerja seseorang saja, tetapi kita kerja bersama seluruh ASN Kota Batu. Dengan selalu meningkatkan kompetensi ASN untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Aries.
Dengan diraihnya penghargaan tersebut, penyelenggaran manajemen ASN dinilai sangat bagus. Pasalnya penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.
Ditambahkan Kepala BKPSDM Kota Batu, M. Nur Adhim, bahwa penghargaan yang diraih berkat komitmen Pemkot Batu yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Mulai dari proses seleksi, pengembangan potensi, mutasi hingga promosi jabatan.
”Yang paling penting itu semua ASN harus disiplin dalam memenuhi ketentuan jam kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Serta Pemkot Batu melalui BKPSDM akan terus fokus meningkatkan kinerja SDM aparaturnya melalui asessment center. Peningkatan untuk pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kinerja aparatur (ASN, red.) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” bebernya.
Lebih lanjut Adhim menerangkan bila cara yang dilakukan untuk peningkatan SDM dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk asessment. Tujuannya agar bisa mengarahkan potensi yang dimiliki aparatur Pemkot Batu.
Melalui assessment akan diketahui rapot dan nilai setiap pegawai. Sehingga nantinya BKPSDM juga bisa menemukan pegawai yang memiliki potensi-potensi di bidangnya.
“Nanti ada rumus dalam rapot yang kita gunakan, yaitu Nine Box atau disebut talent pool. Artinya, setiap pegawai bakal dikelompokkan sesuai nilai rapot,” beber mantan Kasatpol PP Kota Batu ini.
Dari 9 kotak tersebut akan ada pengelompokan pegawai. Pertama, pegawai potensial bakal berada di kotak nomor 3, 5 dan 7. Lalu potensial sekali atau tertinggi di kotak 9, 8 dan 7 serta nilai rendah bakal masuk kotak nomor 1, 2 dan 4 atau tidak potensial.
“Dari situ nanti pegawai yang potensial akan dikembangkan jadi lebih baik, yang sudah baik akan diarahkan. Lalu yang memiliki nilai rendah akan diberi materi-materi hingga bimbingan konseling. Ini untuk mewujudkan kinerja ASN yang lebih baik,” paparnya.
Adhik bersyukur, bahwa tahun ini penghargaan yang diraih naik menjadi peringkat 1 Nasional. Naik dari tahun kemarin karena Pemkot Batu dapat penghargaan katagori yan sama, namun secara nasional masih peringkat 4.
Perlu diketahui, penghargaan yang diberikan BKN terdiri dari beberapa kategori. Meliputi Instansi Pusat, terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.
Perlu diketahui, jumlah pegawai Pemerintah Kota Batu 3.048 karyawan terdiri dari ASN Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta 3.000 pegawai honorer yang tersebar di 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah. (eri/udi)
