MALANG POSCO MEDIA- Beberapa pos anggaran belanja diproyeksikan turun secara signifikan di tahun 2024 mendatang. Dalam pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang 2024, salah satu yang dibahas serius yakni anggaran belanja Bantuan Sosial (bansos).
DPRD Kota Malang mengingatkan agar jangan sampai penurunan bansos merugikan warga. Terutama warga yang membutuhkan.
Menurut pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Golkar, usulan proyeksi belanja bansos menurun hingga 63,98 persen tahun depan. Pengurangannya ini berjumlah Rp 14,44 miliar dibandingkan tahun anggaran 2023.
Diketahui di tahun 2024 mendatang, anggaran belanja bansos di APBD Kota Malang hanya sebesar Rp 8,1 miliar. Legislatif memandang hal ini mengkhawatirkan. Jika dikaitkan dengan prediksi kondisi ekonomi kedepan secara nasional. Dimana inflasi dan ancaman ketahanan pangan kerap menjadi permbahasan.
Kedua fraksi ini juga menilai angka kemiskinan Kota Malang masih cukup besar. Ini menjadikan kekhawatiran terlebih Pemkot Malang memproyeksikan adanya penurunan anggaran belanja Bansos tersebut.
Hal ini ditanggapi Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Ia menyampaikan penurunan hingga 63 persen untuk pos Belanja Bansos di 2024 ini dikarenakan beberapa aspek.
“Pertama penganggaran Belanja Bansos sudah didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data penerima bantuan yang telah dimutakhirkan,” tegasnya.
Diketahui dari update data yang sudah dimutakhirkan ini, data-data penerima yang dobel (misalkan sudah mendapat bantuan pusat kemudian juga mendapat bantuan dari daerah) akan disesuaikan kembali.
Kemudian kedua, tambah Wahyu, jumlah anggaran Belanja Bansos yang diusulkan masuk dalam APBD murni 2024 belum termasuk dana bantuan sumber lainnya.
“Dan yang murni (di APBD 2024 murni) dana Belanja Bansos yang bersumber dari DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) belum dimasukan,” tegasnya.
Hal ini juga dijelaskan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito.
Ia mengatakan selain dana dari DBH CHT yang tidak dimasukan dalam pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang 2024 untuk pos Belanja Bansos, ada sumber dana lain yang tidak masuk. Yakni dana bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Itu yang dari DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Bansos dari pusat tidak dimasukan ke rancangan APBD murni. Kan yang dibahas APBD murni saja, jadi yang dari DAK tidak dimasukan. Kalau dari pusat itu sudah meng-cover sisanya,” jelas Donny.
Ia menjelaskan tidak ada penurunan secara signifikan untuk anggaran Belanja Bansos di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
Ia mengakui ada sebagian kecil data penerima bantuan yang sudah dimutakhirkan. Artinya mereka yang dulunya mendapat bantuan dobel, setelah data dimutakhirkan hanya akan mendapat jatah satu jenis program bansos saja.
“Kalau yang memakai dana APBD murni kita ada sekitar 7.000 an penerima manfaat. Itu anggarannya yang di APBD murni yang dibahas di KUA. Nah tapi yang sisanya belum dari dana DBH CHT dan juga DAK itu sudah cover sisanya,” pungkas Donny. (ica/van)
