MALANG POSCO MEDIA– Tourism Fund atau dana khusus pariwisata sedang siapkan. Kini hanya menunggu peraturan presiden (perpres).
Hal itu diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno mengenai keseriusan pendanaan Tourism Fund. Anggarannya dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu.
“Sudah diberikan arahan dari Pak Presiden, kami sekarang sedang menyiapkan perpresnya untuk dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund,” kata Sandiaga, Minggu (10/12) kemarin.
Melalui Tourism Fund, ia mengharapkan target 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 dapat tercapai.
Apalagi lanjut dia, adanya pengkajian aturan bebas visa kunjungan bagi 20 negara ke Indonesia agar lawatan wisman dapat meningkat.
“Juga harus mendorong bagaimana event-event berkualitas berkelas dunia ini hadir melalui terobosan Indonesia Tourism Fund. Itu yang akan kami finalkan,” kata Sandiaga.
“Sehingga bisa mencapai target ini walaupun dengan anggaran yang terbatas karena kita juga ada gelaran pemilu tahun depan tetapi jangan sampai pola dari momentum kebangkitan (pariwisata) ini tetap bisa kami capai kami bisa realisasikan,” sambungnya.
Sebelumnya Sandiaga mengungkapkan dana yang dikucurkan Tourism Fund untuk sektor parekraf mampu mencapai Rp 2 triliun setiap tahun.
Agar dana tersebut dapat berdampak bagi perekonomian Indonesia, Kemenparekraf bakal melakukan kurasi pada sejumlah event. Sehingga kegiatan yang dihadirkan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja.
Kemenparekraf juga bakal menghadirkan kegiatan-kegiatan berkelas dunia yang dihadirkan di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) pada 2024 melalui dukungan dana itu.
Tourism Fund di Indonesia akan dibentuk dengan tata kelola yang baik, mengedepankan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas dengan menonjolkan keunggulan budaya dalam negeri. Tourism Fund ditargetkan dapat mulai dibentuk pada 2024.
Sementara itu, Direktur Jawa Timur Park 3 Suryo Widodo mengatakan Kota Batu atau Jatim Park Group belum termasuk DPSP pada tahun 2024 melalui dukungan dana itu.
“Untuk Kota Batu belum masuk DPSP. Karena yang masuk adalah Candi Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika dan Labuan Bajo,” jelas Suryo kepada Malang Posco Media.
Selain itu, untuk SDM juga belum mumpuni. Karena ketika sebuah daerah masuk dalam DPSP setidaknya kemampuan bahasa asing harus cakap.
“Untuk itu bisa dimulai dengan duduk bareng dengan mengadakan diskusi terkait tema ini,” imbuhnya. (ntr/eri/van)
