MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Legislatif dan Eksekutif bakal membahas 17 program rancangan peraturan daerah (Prompemperda) Kota Batu Tahun 2023 yang mereka paripurnakan tahun lalu. Dari total Propemperda, delapan Propemperda merupakan usulan Legislatif dan sembilan Propemperda adalah usulan Eksekutif.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Propemperda DPRD Kota Batu, M. Saifudin bahwa tahun ini pihaknya bakal membahas 17 usulan Propemperda bersama eksekutif.
“17 payung hukum tersebut diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Bahkan kami telah dikonsultasikan dan disinkronkan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk menghindari peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam menjalankan program sesuai Program Strategis Daerah (PSD) 2023,” ujar Syaifudin kepada Malang Posco Media, Senin (2/1) kemarin.
Anggota Fraksi PKS ini juga memastikan bahwa Legislatif dan Eksekutif bahwa Propemperda tahun 2023 yang akan dibahas adalah kebutuhan masyarakat Kota Batu. Sehingga Perda yang akan dibahas berpihak dan bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Batu.
Syaifudin memaparkan dari 17 Propemperda, delapan Propemperda usulan DPRD meliputi Raperda retribusi persetujuan bangunan gedung, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, revitalisasi dan tata kelola pasar besar Kota Batu, penyelenggaraan ketenagakerjaan masa dan Raperda kepemudaan.
Selanjutnya 30 perwakilan rakyat dari Kota Batu ini juga mengusulkan Raperda penyelenggaraan reklame, pemajuan kebudayaan daerah. Serta perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Sementara untuk usulan eksekutif ada Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, pajak daerah dan retribusi daerah, penanggulangan kemiskinan. Serta Raperda rencana pembangunan industri kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
“Kemudian untuk sisanya adalah Raperda penyelenggaraan kearsipan, perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2009 tentang pendirian LPPL ATV Kota Batu, rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Batu tahun 2022-2025,” pungkasnya. (eri/nug)
