MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat kerja di Makasar selama tiga hari 7-9 November. Pada kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Wali Kota, tak terkecuali Kota Batu diwakili Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.
Dalam rapat kerja dengan tema Otonomi Fiskal, Investasi dan Kemandirian Kota tersebut disampaikan Punjul ada beberapa isu menarik yang dibahas. Diantaranya penyelesaian tenaga honorer non ASN, PPPK hingga penganggaran Pilkada serentak.
“Ada banyak isu strategis dibahas seperti kebijakan terkini dari pemerintah pusat tentang penyelesaian tenaga honorer non ASN, PPPK hingga penganggaran Pilkada,” ujar Punjul kepada Malang Posco Media, Rabu (9/11) kemarin.
Ia menguraika, untuk isu penyelesaian honorer non disampaikan oleh Kemenpan-RB ada tiga alternatif penyelesaian. Yakni mengangkat semua non ASN, semua non ASN dihentikan atau mengangkat non ASN yang prioritas.
“Dari masing-masing alternatif tentu ada kurang lebihnya. Misal untuk alternatif pertama non ASN akan senang, tapi memiliki risiko upaya untuk menuju birokrasi yang profesional akan sulit dicapai, belanja pegawai membengkak dan kualitas SDM di instansi pemerintah tidak sesuai kebutuhan,” bebernya.
Sedangkan untuk pilihan kedua ketika semua non ASN diberhentikan maka secara tidak langsung akan berpotensi pada pelayanan publik yang terganggu karena kekurangan SDM. Untuk pilihan ketiga akan berdampak pada anggaran belanja pegawai membengkak dan kualitas SDM di instansi pemerintah tidak sesuai kebutuhan.
Selain itu, diungkap Punjul dalam raker juga membahas PPPK dan penyelenggaraan anggaran Pemilu tahun 2024. Namun untuk Kota Batu dua hal tersebut telah dipersiapkan.
“Untuk PPPK Kota Batu sudah dibuka pendaftaran. Kami usulkan untuk PPPK setidaknya bisa menambah kuota. Sedangkan anggaran Pemilu, khususnya Pilkada kami sudah anggarkan secara bertahap di APBD tahun 2023 dan 2024 nanti agar tidak kewalahan,” ungkap Ketua DPC PDIP Kota Batu ini.
Lebih lanjut, lewat Apeksi tersebut juga dimaksimalkan sebagai wadah koordinasi Sekretaris Daerah seluruh kota Indonesia dalam upaya horizontal learning dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan.
serta mengoptimalkan wadah promosi, dan penguatan kolaborasi serta sinergi pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan, mitra pembangunan dan pihak swasta dalam kegiatan pameran. (eri/nug)
