Gelombang Demo Tolak Harga BBM Naik
MALANG POSCO MEDIA- Gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM mulai bermunculan di Kota Malang, Senin (5/9) kemarin. Aktifis mahasiswa dari HMI dan KAMMI unjuk rasa di Bundaran Tugu. Salah seorang pengunjuk rasa tersambar api saat bakar ban.
Kejadian itu dialami seorang aktifis HMI. Beruntung, mahasiswa itu segera mendapat pertolongan. “Insiden ini masih diinvestigasi, kami belum tahu penyebab utamanya. Yang jelas paska ini teman-teman HMI dan KAMMI akan melakukan evaluasi sekaligus koreksi terhadap aksi sore ini agar kedepan insiden itu tidak terjadi kembali,” kata Ketua Umum HMI Cabang Malang La Rian Hidayat.
Sejak awal massa pengunjuk rasa meminta masuk ke area gedung DPRD Kota Malang. Sempat terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas kepolisian.
“Kenaikan BBM bukti pemerintah apatis dan tidak peduli rakyat!” seru seorang orator.
Meski unjuk rasa sempat memanas, massa terkendali. Itu ketika Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM dan para pimpinan dewan menemui massa aksi. Mereka duduk bersama berdialog dan menyerap aspirasi.
La Rian Hidayat mengatakan unjuk rasa mereka tegas meminta harga BBM diturunkan seperti sedia kala. Apabila tidak dipenuhi, mereka bakal kembali turun jalan dengan massa aksi yang lebih besar.
“Kami mengultimatum apabila harga BBM tidak diturunkan dalam waktu 3 x 24 jam, maka kami dari elemen HMI akan mengadakan aksi kembali dengan menggandeng pihak terkait yang punya kepentingan sama dengan HMI,” tegasnya.
Ia memastikan aspirasi itu bakal terus disuarakan dan terus dikawal hingga masalah selesai. Ini penting mengingat dampak dan beban yang dirasakan masyarakat kecil terlalu berat.
“Kami sudah sampaikan dampak kenaikan harga BBM akan merembet pada kebutuhan dasar pokok masyarakat. Saya punya keyakinan penuh mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa lainnya punya semangat pemikiran sama untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM,” tuturnya.
Sementara itu Sekjen KAMMI Kota Malang Muhamad Ariz Pratama mengatakan ada tiga tuntutan yang disuarakan. Pertama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, kedua mendesak pemerintah mengendalikan harga barang-barang pokok.
“Ketiga mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan alihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM. Juga membawa tuntutan copot Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Dirut PT Pertamina,” tegas Ariz.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM mengatakan pihaknya mendengar aspirasi pengunjuk rasa. Namun pihaknya juga memiliki keterbatasan wewenang.
“Kami hanya bisa menyampaikan ke pimpinan. HMI dan KAMMI punya pimpinan, kita juga punya pimpinan. Ayo bersama-sama berjuang melalui PB (pengurus besar) masing-masing,” kata Made.
Prinsipnya Made memastikan aspirasi tersampaikan sesuai fakta dan permintaan dari masyarakat. “Tidak mungkin aspirasi masyarakat bilang A tapi kami bilang B,” kata dia.
Terkait aksi demo yang lebih besar lagi, Made mengaku siap menerima dan mendengar aspirasi. Tentu ketika menyampaikan pendapat, harus patuh pada aturan yang berlaku.
“Kami mendukung tugas TNI dan Polri agar Malang ini akan nyaman tidak terjadi gesekan. Ini negara demokrasi ya silakan,” tuturnya.
Made menegaskan pihaknya tengah memperjuangkan usulan mengatasi efek domino yang timbul akibat kenaikan harga BBM. Salah satunya yakni menyiapkan anggaran dana taktis untuk operasi pasar di dinas terkait, yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Dinsos P3AP2KB. Tujuannya untuk menekan inflasi.
Terpisah menanggapi kenaikan harga BBM, dari kalangan buruh di Kota Malang belum berencana turun jalan. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang Suhirno mengaku sudah ‘menyerah’ karena dia bosan permintaan dari para buruh selama ini tidak ada yang dipenuhi.
“Jangankan itu, Omnibus Law itu saja sudah mengurangi hak buruh luar biasa. Sebagian besar buruh masih diam. Sebetulnya ada keinginan unjuk rasa, tapi bolak balik tidak diperhatikan,” kata dia.
Bagi buruh, lanjut Suhirno, permasalahan harga BBM makin memperburuk kondisi buruh. Kondisinya bahkan lebih berat ketika harga barang naik
“BBM naik, bahan pokok naik, tidak ada yang sesuai dengan keinginan buruh. Kami orang bawah, orang sengsara, beda dengan pegawai negeri yang seperti selalu dimanja,” cetusnya.
Sementara itu, gelombang aksi penolakan kenaikan BBM diperkirakan masih berlanjut dalam waktu dekat. Selain BEM Malang Raya yang tengah berkonsolidasi menyiapkan aksi bersama kampus-kampus, dari organisasi kemahasiswaan juga bakal turun ke jalan. (ian/van)